Search
Now showing items 1-10 of 117
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU (Studi pada Pasal 249 (1) dan Pasal 261 (1) Undang- undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD)
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-24)
Tesis ini membahas tentang penanganan perkara tindak pidana Pemilu
khususnya menyangkut semua hal-ha1 yang akan diteliti seperti, Kelemahan dan
pembaharuan dalam Pasal249 dan Pasal261 Undang-Undaug Nomor 8 Tahun
2012 ...
PENANGANAN POLISI TERHADAP DEMONSTRASI DI MAKASSAR
(Universitas Islam Indonesia, 2015-03-27)
Penelitian ini bertujuari untuk mengetahui faktor penyebab bentrok antara polisi
dengan demonstran (mahasiswa) dalam penanganan demonstrasi di Makassar dan
menganalisis apakah polisi dalam pefianganan demonstrasi berdasarkan ...
PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA DENDA OLEH HAKIM DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2015-04-17)
Perkembangan tmnsportasi di masyankt cukup pesat sehingga hal ini ikut
mempengaruhi lalu lintas dan angkutan jalan di jalan raya dimana keadaan lalu lintas
menjadi padat dengan tidak diimbangi pengetahuan masyarakat ...
PENEGAKAN HUMUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2015-10-24)
Provinsi Riau adalah satu provinsi di Indonesia yang sebagian
wilayahnya dikelilingi oleh lautan. lautan di Propinsi riau bermuara pada
sungai siak yang mempertemukan pada wilayah Riau daratan Sedangkan pusat
perdagangan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI LOKASI PRAKTIK PROSTITUSI GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-04-10)
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN DINYATAKAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-13)
PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-07)
Perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai Whistleblower dan Justice
Collaborator dalam praktik peradilan pidana indonesia merupakan praktik baru.
Praktik tersebut dilandasi dengan adanya pembaharuan dalam sistem ...
KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GUGATAN DERIVATIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-01-29)
Kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas tidak seimbang karena adanya prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan Majority Rule yang ...
PENGAWASAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-26)
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-29)
Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah selalu lancar.
Seringkali terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara kedua pihak
tersebut. Pelaku usaha atau penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin ...