Search
Now showing items 1-10 of 10
PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-03-12)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan
Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari ketentuan
peraturan ...
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)
Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ...
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH YOGYAKARTA (LOD DIY) TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TERHADAP PELAYANAN BLSM DI YOGYAKARTA)
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-21)
Bantuan Langsung Sementara (BLSM) merupakan kebijakan pemerintah
dalam ranglta ltompensasi atas kenaikan harga (BBM). Namun ketika penyaluran
dana BLSM tidalt berjalan sebagai mestinya. Ombudsman Daerah dituntut ...
Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ...
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan
Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari ketentuan
peraturan ...
Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Kemunculan isu mengenai pengalokasian Dana Desa sempat tersandingkan
dengan hal-hal yang persifat politis misalnya Dana Desa di jadikan alat kampanye
pada pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden pada tahun 2014 ...
Prosedur Pemberian Sertifikat Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia Serta Pengawasannya (Studi Kasus Investasi Bodong PT.Golden Traders Indonesia Syariah)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Undang-Undang No. 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan
bagi perusahaan berbasis syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS),
dan dalam praktiknya, kepemilikan Sertifikat Syariah sebagai dasar bagi
perusahaan ...
Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai UUJN dan kode etik agar tidak melanggar pelanggaran kode etik maka diperlukan lembaga Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan ...
Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah Dalam Perspektif Negara Hukum Pada Era Otonomi Daerah (Analisis Parameter Batu Uji Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah dan Pengawasanya)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Sejak tahun 1945 Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Deklarasi sebagai negara hukum diperjelas dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara ...
Implikasi Hukum terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya
(Universitas Islam Indonesia, 2020)
Tesis ini meneliti tentang implikasi hukum terhadap notaris yang memberikan jasa
kenotariatan diluar kewenangannya, dimana dalam hal ini Notaris merupakan
perpanjangan tangan dari negara, dan negara memberikan kepercayaan ...