Studi Komparasi Fungsi Kepartaian i Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Demokrasi

Abstract

UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia untuk membela kepentingan politik dan menjaga keutuhan negara kesatuan. Tujuan partai- partai tersebut adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan menegakkan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Indonesia. Amanat mulia UU tersebut seringkali diabaikan oleh partai politik sehingga menyebabkan penolakan mayoritas terhadap perwakilan legislatif dan eksekutif. Hal ini berbeda dengan sistem kepartaian di Korea Selatan, meskipun Indonesia dan Korea Selatan memiliki sistem kepartaian yang serupa. Oleh karena itu didalam penelitian ini akan mengkaji terkait dengan komparasi fungsi partai politik di Indonsia dan Korea Selatan dalam perspektif demokrasi, serta rekrutmen partai politik di Indonesia dan Korea Selatan. Dimana penelitian ini menggunakan metode normatif yakni untuk mengkaji terkait dengan norma hukum didalam undang - undang dengan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di tibuh partai politik pada masa sekarang ini. Dimana hasil dari penelitian ini diapati bahwa Indonesia mengatur fungsi partai politik dalam Pasal 11 UU No. 2/2008, sedangkan Korea Selatan tidak. Namun, hal tersebut mencakup ketentuan dalam Pasal 8 Konstitusi Korea, yang dapat mengakibatkan pembubaran jika tidak dilaksanakan. Kedua negara mempunyai peraturan hukum partai mengenai rekrutmen politik, namun rinciannya diserahkan kepada partai. Korea Selatan memerlukan pemilihan kader partai yang sesuai kualitasnya, sedangkan Indonesia fokus pada kuantitas dalam rekrutmen.