Search
Now showing items 61-70 of 191
DUALISME KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-02-24)
Peran Notaris dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kepentingan klien ...
GAGASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS DUMAI BERBASIS INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-11-17)
Bentuk negara kesatuan sudah menjadi harga mati dan paling cocok bagi
negara Indonesia, yaitu bentuk negara yang meletakkan kekuasaan tertinggi di
tangan pemerintah pusat. Namun pasca reformasi, bentuk negara kesatuan ...
RELEVANSI PASAL 29 UUD NKRI TAHUN 1945 TERHADAP SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-05-19)
Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar sebagai bentuk nyata dari dasar negara, sudah ada Pasal yang mengatur tentang ke-Tuhanan. Ironisnya pada Pasal ini tidak dijelaskan bagaimana seseorang itu ber-Tuhan Yang Maha Esa atau ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM RISALAH DIBAWAH TANGAN YANG DINYATAKAN DIHADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-09)
IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DAN PENERAPAN AGUNAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRI SYARIAH) DI BANDAR LAMPUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-28)
Penggunaan Akad Musyarakah telah lazim digunakan dalam praktek perbankan
syariah, tidak terkecuali di Bandar Lampung. Konsep musyarakah dalam fiqih
muamalah mengalami pergeseran pada beberapa aspek penting ketika konsep ...
EKSISTENSI AKTA NOTARIS DALAM PENGUATAN LEGALITAS KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(2017-02-21)
Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti
halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs,
...
REKONSTRUKSI KEMERDEKAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM RUU JABATAN HAKIM
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-23)
Sudah menjadi keyakinan umum bahwa jaminan atas kemerdekaan kekuasaan
kehakiman dalam negara hukum adalah suatu hal yang prinsip, Secara umum,
format pengisian dan pelaksanaan jabatan negara memilki beragam ketentuan ...
PERGESERAN KEWENANGAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA ERA REFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)
Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta ekologi, merupakan ...
GAGASAN PEMBERIAN KEWENANGAN FORUM KONSULTASI (CONSILIUM FORUM) PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-03-17)
Kewenangan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu
tujuannya untuk memprevensi inkonstitusionalitas undang-undang, nyatanya
belum mampu menjadi antitesa yang baik dalam pembentukan undang-undang.
Guna ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMERIKSAAN DAN PENGAMBILAN MINUTA AKTA OLEH PENYIDIK (Studi di Kota Yogyakarta)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-29)
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya berdasarkan PP No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
PP No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
namun ...