Search
Now showing items 41-50 of 191
URGENSI AKTA NOTARIS DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PASCA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-08-24)
Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam kegiatan pemanfaatan barang milik daerah adalah langkah mengoptimalisasikan barang milik daerah yang berpotensi memberikan nilai tambahan uang kas daerah dengan ...
PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM UNDANG-UNDANG YAYASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-21)
Studi ini bertujuan mengetahui dan memahami penyelesaian dan
upaya notaris dalam menanggapi problem dalam penyesuaian akta
pendirian/anggaran dasar Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang
Yayasan Rumusan masalah ...
KEKUATAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM PROSES BALIK NAMA HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor: 211 / Pdt.G / 2014/ PN.SLMN Jo.No.9/PDT/2016/PT.YYK)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-06-09)
PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN DESA DALAM KONSTITUSI (Analisis Terhadap Pengaturan Desa Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 )
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)
Gagasan pengaturan desa sebagai unit terbawah dalam hirarki susunan
pemerintahan di Indonesia sejak kemerdekaan sudah didengungkan setidaknya
oleh Mohammad Yamin dan Soepomo sebagai founding fathers tatkala
perdebatan ...
KEDUDUKAN REKTOR PERGURUAN TINGGI SWASTA SEBAGAI BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-15)
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan terhadap ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-18)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik, implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik, dan dasar ...
PERUBAHAN KONSTITUSI (Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek Perubahan Konstitusi di Indonesia)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-22)
Penelitian ini berjudul PERUBAHAN KONSTITUSI: Studi tentang Pengaturan Prosedur dan Praktek perubahan Konstitusi di Indonesia. Penelitian ini muncul dikarenakan perubahan konstitusi merupakan sebuah keniscayaan yang sulit ...
Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan Justice Collaborator
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-23)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran penyidik tindak pidana narkotika dalam menetapkan justice collaborator. Dalam proses penanganan tindak pidana, polisi selaku salah satu penegak hukum diberi ...
URGENSI AKTA PEMBAHARUAN AKAD TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT (Tbk) CABANG BANDA ACEH
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-09)
Penelitian ini berjudul Urgensi Akta Pembaharuan Akad Terhadap Penyelesaian
Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan syariah (Tinjauan Kemaslahatan Umat).
Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak ...