Search
Now showing items 151-160 of 191
Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Tesis ini bertujuan antara lain: pertama, untuk mengetahui makna normatif pengujian
norma peraturan kebijakan (toetsingrechts) oleh lembaga Peradilan berdasarkan sistem hukum
Indonesia. kedua, Memberikan kejelasan teoretik ...
Implikasi Penunjukan Langsung Terhadap Persaingan Usaha Dalam Pengadaan Jasa E-Pos (Electronic Point Of Sales) Di Bandar Udara Soekarno Hatta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penunjukan langsung dalam pengadaan jasa e-POS di Bandara Soekarno Hatta dapat mengesampingkan prinsip-prinsip persaingan usaha. Selain itu, tujuan penulisan ...
Budaya Hukum Desain Industri Pengrajin Gerabah/Keramik Di Pundong
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum masyarakat pengrajin
gerabah/keramik dengan berlakunya UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana sikap dan presepsi
pengrajin ...
Penerapan Diversi Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kebumen Dan Pengadilan Negeri Purworejo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Tujuan penelitian untuk menganalisa dan mengetahui konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan mengetahui relevansi antara diversi dengan keadilan restoratif dan mengkaji pelaksanaan diversi dalam penanganan ...
Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini berjudul Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi
Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Koperasi adalah badan
hukum, ...
Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta Terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ PID/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut benntuk ...
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkhamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta
Bersama Atas Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan
Mahkhamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Oleh :
Dewi Astuti
Perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 ...
Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penyelenggaraan PAUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keseluruhan sistem pendidikan nasional sehingga kedudukannya sama seperti
halnya lembaga pendidikan yang berada pada jalur formal seperti SD, SMP/MTs,
...
Pergeseran Pemeriksaan Akta Otentik Pasca Berlakunya UUJN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain dikarenakan dianggap merugikan kepentingan baik itu dengan pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris. Perlindungan ...
Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Praktek Notaris Terhadap Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Transaksi non-tunai dalam akad Mudharabah merupakan salah satu dari
beberapa macam jenis akad dalam perbankan syariah. Mudharabah Merupakan
akad berbasis bagi hasil, di mana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan
modal ...