Browsing Master of Law by Subject "Kebijakan"
Now showing items 1-7 of 7
-
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-12-21)Jein Djauhari ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Tesis ini mengajukan dua pertanyaan sebagai rumusan permasalahan: 1) Apa dasar Pembentukan sanksi kebiri ... -
ANALISIS PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROSES JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2016-06-24)Kebijakun DPKAD Kota Semarang dalam melakukun verifkusi dan validasi untuk menentukun nilai pasar dari obyek pajak yang diperalihkun menimbulkan berbagai permasalahan, ha1 ini berkuitan dengan kepastian hukum dalam ... -
Implementasi Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2017 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2021-2022
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pasca pembentukan Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan kenaikan secara drastis angka kemiskinan yang tergambar dari jumlah penduduk miskin di Bantul pada tahun 2021. Sementara ... -
IMPLIKASI YURIDIS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP IKLIM PERSAINGAN USAHA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-16)Predikat kota Yogyakarta sebagai kota wisata menjadi pemicu pesatnya pertumbuhan pembangunan hotel. Menyikapi permasalahan akibat pembangunan hotel, pemerintah kota Yogyakarta menerbitkan kebijakan dalam bentuk Peraturan ... -
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Berhubungan Dengan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020-11-25)Kejahatan perdagangan pengaruh (trading in influence) yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak lepas dari hubungan stuktural dalam suatu partai politik maupun dalam suatu kelembagaan ... -
KEBIJAKAN REFORMULASI PASAL 105-109 KUHPM TENTANG TINDAK PIDANA INSUBORDINASI
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan (formulasi) Pasal 105 sampai 109 KUHPM tentang tindak pidana Insubordinasi. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan perumusan ... -
Non-conviction Based Asset Forfeiture dalam Perspektif Due Process Of Law
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini mengkaji persoalan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non- Conviction Based Asset Forfeiture) dalam Perspektif Due Proces of Law. Sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia menurut peneliti masih ...