Search
Now showing items 141-150 of 196
Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Dalam Tatanan Hukum di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-14)
Indonesia merupakan negara hukum yang bersifat plural. Hal ini dapat dilihat dari sistem hukum nasional Indonesia yang mengakui dan menghormati pluralitas hukum dalam masyarakat. Sistem hukum yang bersifat plural ini tidak ...
Analisis Penetapan Gubernur Dan Wakil Gubernur Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-16)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengidentifikasikan adanya unsur deskriminatif atau tidak pada Undang–Undang Nomor 13 ...
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-03)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Kota Yogyakarta Dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015. Rumusan
masalah yang diajukan yaitu Bagaimanakah Peran DPRD Kota Yogyakarta
Dalam ...
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2016-07-29)
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sleman. Rumusan Masalah yang diajukan
yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ...
Tanggung Jawab Direksi BUMN Terhadap Kerugian Keuangan Negara Yang Di Akibatkan oleh Wanprestasi Sebagai Risiko Bisnis dalam Perkara Mantan Direktur PT. Merpati Nusantara Airline (Persero) Hotasi D.P Nababan
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-22)
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya hukuman pidana yang diberikan kepada Hotasi D.P Nababan atas putusan bisnis yang dibuatnya sebagai Direksi PT. MNA dalam mengadakan hubungan bisnis sewa menyewa pesawat dengan TALG. ...
Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak ditinjau dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-29)
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia; untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri ...
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam ...
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penulisan ini mempunyai latar belakang bahwa adanya kenaikan jumlah persentase dalam jumlah dukungan bagi calon perseorangan dirasa memberatkan dan telah melanggar hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ...
Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perdagangan Orang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan ...
Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah di kabupaten sleman, yaitu di perumahan Merapi Regency. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum para ...