Search
Now showing items 121-130 of 196
Kewenangan DPD dalam Pengajuan Ruu di Luar Prolegnas; Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014
(UII, 2016)
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 92/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luarProlegnas.Namun demikian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. ...
Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi
(UII, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Dimana dalam penyelesaiannya terdapat berbagai penafsiran dan juga
prob ...
Pembatalan Perjanjian Sebagai Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan
(UII, 2016)
Penelitian ini berjudul PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA PENYALAHGUNAAN KEADAAN ini membahas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan yang dalam bahasa Belanda disebut Misbruik van omtandighiden dan dalam bahasa ...
Kedudukan Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Prendengan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara)
(UII, 2016)
Penelitian ini berjudul : KEDUDUKAN SEKRETARIS DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Berlakunya ketentuan di dalam Pasal 202 ayat (3) ...
Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sleman
(UII, 2016)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum penyelenggaraan parkir dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini adalah ...
Implementasi Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka Terhadap Investasi Bidang Jasa Akomodasi di Kota Yogyakarta
(UII, 2016)
Jasa akomodasi merupakan bidang usaha yang masuk ke dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang mana tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Kepariwisataan akan tetapi pada Undang-Undang Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan ...
Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industry di Era Global (Studi Pada Perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni Pemalang Jawa Tengah)
(UII, 2016)
Etika bisnis Islam merupakan norma etika berbasiskan Al-Qur`an dan Hadits yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup oleh para pebisnis. Namun nyatanya, banyak oknum pebisnis yang melakukan kecurangan sehingga keluar dari ...
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Rasta (Beras Untuk Keluarga Sejahtera) di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo
(UII, 2016)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pembagian Program RASTA (Beras Untuk Keluarga Sejahtera) di Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo terhadap peraturan pelaksanaan yang berlaku. ...
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
(UII, 2016)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Politik Dinasti pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 yang pada intinya menganulir pengaturan mengenai Politik Dinasti. Rumusan masalah yang diajukan ...