Search
Now showing items 1301-1310 of 1327
Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang di Kabupaten Wonosobo
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penegakan hukum
terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten
Wonosobo. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa saja faktor ...
Peradilan Militer dan Penegakan HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di Papua)
(Universitas Islam Indonesia, 2012)
Penulisan ini berjudul PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di
Papua). Penelitian ini diawali dari kegelisahan penulis mengenai keadaan
penegakan hukum dan ...
Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Makanan Import di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2012)
Skripsi ini berisi tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK
INFORMASI MAKANAN IMPORT DI KOTA YOGYAKARTA. Permasalahannya
adalah bagaimanan perlindungan konsumen atas hak informasi makanan import di
Kota Yogyakarta, dan ...
Shari’ah Capital Market on the Trading Mechanism of Secondary Market Securities in Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2012)
Indonesian Islamic securities trading in the secondary market on general is
of commonly done. Moreover, the securities trading activities from the Islamic
aspect are answered by National Shari'ah Board - Committee of ...
Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Sosiologi Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penulisan ini menyoroti masalah tentang masalah pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman mengenai Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dalam penegakan ...
Politik Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara ...
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Kabupaten Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa, dan tanggung jawab pelaku usaha atas hak informasi terhadap makanan kemasan kadaluarsa di ...
The Fulfillment Of Taxation And Labor Rights As The Preferred Creditors In Bankruptcy Cases
(Universitas Islam Indonesia, 2014)
The aims of this Thesis is to determine the legal seat taxation and laborer as
preferred creditor in Bankruptcy. The problem statement which is proposed in this
Thesis are: How special is the legal seat of taxation compare ...
Hak Politik Mantan Terpidana Untuk Menduduki Jabatan Publik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Indonesia sebagai salah 1 (satu) negara demokrasi secara eksplisit telah mengakui sebagai negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan: “Indonesia adalah negara ...