Search
Now showing items 361-370 of 416
PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan agenda rutin yang biasa digelar dalam sebuah sistem demokrasi pada pemerintahan desa. Hal ini merupakan wujud demokrasi lokal, yaitu pelaksanaan demokrasi pada tingkat pemilihan ...
PEMBATALAN SANKSI PENCANTUMAN DAFTAR HITAM OLEH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Studi pada PT. Karya Batam Mandiri Perkasa)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pemberlakuan daftar hitam (black list) menjadi jaminan para penyedia dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa untuk menghindari penyedia melakukan perbuatan kecurangan/persekongkolan. Pembatalan yang dilakukan atas ...
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017 DI PROVINSI BANTEN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi
desentralisasi politik dimana dimungkinkan terjadinya transfer lokus kekuasaan dari pusat ke
daerah. Pemilihan kepala daerah sebagaimana pemilihan ...
PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah terobosan terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Dibentuk berdasarkan konsep NAWACITA presiden Jokowi dodo, tujuan utama dari pembentukan BUM ...
MENGATASI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG: STUDI PERAN POLRESTABES DAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang dengan studi peran Polrestabes dan Pemerintah Kota. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Faktor- faktor apa yang menjadi penyebab ...
PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PANGANDARAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana peran ...
KEABSAHAN CIRCULAR RESOLUTION YANG DISELENGGARAKAN PEMEGANG SAHAM TANPA SEPENGETAHUAN DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Circular Resolution yang diselenggarakan pemegang saham tanpa sepengetahuan Direksi. Untuk itu, Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana keabsahan pelaksanaan Circular ...
PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PERIODE 2015-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana pelaksanaan hak inisiatif dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah periode ...
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 20 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif peran dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana peran Dinas ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN PENYADAPAN KPK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ...