Browsing Law by Title
Now showing items 751-770 of 2504
-
Ketidakseimbangan Posisi Tawar Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Sebagai Dampak Dari Perjanjian Baku Beserta Akibat Hukumnya
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Dengan adanya sistem bisnis franchise bagi franchisee setidak-tidaknya akan menguntungkannya dalam hal efisiensi usaha, artinya franchisee menggunakan atas kekhasan bisnis (brain name), merek bisnis, logo, cara memproduksi, ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-11)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-11)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana Yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Kewajiban Negara Perihal Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Dalam Masyarakat Tradisional (Studi Tentang Tradisi Neno Bo`Ha)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan suatu tatanan dunia baru yang lebih egaliter, yang lebih ramah terhadap anak dan perempuan. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari beragam suku bangsa. ... -
KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesain Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012 dan (2) Untuk mengetahui apakah dengan kewenangan Absolut ... -
Kewenangan Absolut Pengadilan Dalam Perkara Permohonan Pemeliharaan Anak Bagi Orang Islam (Studi Kasus Tentang Perkara Perdata No. 30/Pdt.P/2016/Pn Rap)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11)Kompetensi Absolut Pengadilan telah diatur secara jelas, baik Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Namun, masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein. Pada Penetapan Nomor ... -
Kewenangan Anggota Kredit Sindikasi untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan anggota kredit sindikasi untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kewenangan kreditor ... -
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat ... -
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat ... -
Kewenangan Badan Peradilan Umum Mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Para Pihaknya Terikat Dengan Perjanjian Berklausul Arbitrase (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014)
(u, 2016-03-11)Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kewenangan badan peradilan umum dalam mengadili gugatan perbuatan melawan hukum yang para pihaknya terikat dengan perjanjian berklausul arbitrase sebagaimana yang teradapat dalam ... -
Kewenangan Bertindak Debitor dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)Salah satu cara untuk terhindar dari kepailitan adalah dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan dan PKPU selalu membawa dampak atau akibat dari berbagai aspek. Salah satu akibat dari diajukannya ... -
Kewenangan Bertindak Debitor dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Salah satu cara untuk terhindar dari kepailitan adalah dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan dan PKPU selalu membawa dampak atau akibat dari berbagai aspek. Salah satu akibat dari diajukannya ... -
Kewenangan Bertindak Debitor Dalam Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Salah satu cara untuk terhindar dari kepailitan adalah dengan melakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kepailitan dan PKPU selalu membawa dampak atau akibat dari berbagai aspek. Salah satu akibat dari diajukannya ... -
Kewenangan Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-11)Terjadinya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menurunkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ... -
KEWENANGAN DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN PASCA BERLAKU NYA UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STUDI DI PROVINSI RIAU
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemerintah Indonesia merevisi UU Pemda No. 32 Tahun 2004 menjadi UU Pemda No. 23 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dari UU No. 32 Tahun 2004 terkait dengan konsep ... -
KEWENANGAN DAN TUGAS KOMISI INFOMASI DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-24)ABSTRAK Komisi Informasi memiliki dua tugas utama yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan Kebijakan Umum Pelayanan Informasi Publik bagi badan-badan publik. Salah satu Provinsi yang telah memiliki Komisi ... -
KEWENANGAN DIREKSI SEBAGAI WAKIL PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN JUAL BELI SAHAM DENGAN YAYASAN ( Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 85/PDT.G/2013/PN.JKT.PST )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-10)Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan kewenangan yang dimiliki Direksi sebagai wakil Perseroan Terbatas dalam jual beli saham dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan ... -
Kewenangan DPD dalam Pengajuan Ruu di Luar Prolegnas; Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014
(UII, 2016)Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 92/PUU-X/2012 telah memutuskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luarProlegnas.Namun demikian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. ...