Browsing Law by Title
Now showing items 711-730 of 2504
-
Kekuatan Pembuktian Surat Letter C Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Ponorogo (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PN.Png)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-13)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari alat bukti surat Letter C dalam perkara perdata dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan Letter C dalam sengketa kepemilikan tanah ... -
Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi pada perkara perdata dan mengetahui resiko serta akibat hukum yang dapat terjadi ... -
KEMAMPUAN REZIM ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MERESPONS MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi seakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memiliki korelasi subtansial yang erat dalam suatu tindak pidana yang. Kejahatan pencucian ... -
Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang Dalam Merespons Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Keterkaitan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi seakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena memiliki korelasi subtansial yang erat dalam suatu tindak pidana yang. Kejahatan pencucian ... -
Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dalam Menjangkau Peran Advokat dan Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-22)Perkembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) saat ini mengarah kepada keterlibatan para professional. Hal tersebut berdasarkan dari beberapa kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang melibatkan advokat dan ... -
Kemungkinan Pengaturan Aspek Collateral dalam Penyelenggaraan LPBBTI
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Pemberian pinjaman online melalui aplikasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terutama collateral sehingga dapat memperkecil risiko yang terjadi di kemudian hari. Realitanya, kredit melalui fintech tidak perlu ... -
Kemungkinan Pengaturan Pembuktian Melalui Metode Victim Impact Statement Pada Proses Pengadilan Di Indonesia (Perbandingan Dengan Sistem Hukum Di Australia Selatan)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapat pembedaan perlindungan hak-hak korban yang masih disubordinasikan dari pada pelaku tindak pidana. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dan praktik peradilan relatif ... -
Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank BSI Atas Ancaman Ransomware
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Sistem keamanan data nasabah perbankan perlu mendapatkan perhatian mengingat kerentanan atas ancaman peretasan sebagaimana dugaan peretasan data nasabah BSI oleh ransomware. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kendala ... -
Kepastian Hukum Bagi Emiten dalam hal Terjadi Penundaan Persetujuan Voluntary Delisting (Studi Kasus pada PT Merck Sharp Dohme Pharma TBK (SCPI))
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana bentuk kepastian hukum bagi emiten dalam hal terjadinya penundaan persetujuan voluntary delisting PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. (SCPI)? dan apa ... -
KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM HAL TERJADINYA PENCABUTAN IZIN USAHA (Studi Kasus Pencabutan Izin Usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-05)Penelitian ini dilator belakangi karena adanya perbedaan antara realita dan idealita akibat pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang tengah berkembang di ... -
“Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk. (ITTG), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))”
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama bagaimana akibat hukum pencatatan efek? Kedua, bagaimana akibat hukum penghentian sementara (suspensi)? Ketiga bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan ... -
Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (Ittg), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (Blta))
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-13)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama bagaimana akibat hukum pencatatan efek? Kedua, bagaimana akibat hukum penghentian sementara (suspensi)? Ketiga bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan tercatat ... -
Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama bagaimana akibat hukum pencatatan efek? Kedua, bagaimana akibat hukum penghentian sementara (suspensi)? Ketiga bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan tercatat ... -
Kepastian Hukum Eksistensi Self-executing dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Pada Smart Contract dalam Jaringan Blockchain
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penggunaan smart contract sejatinya belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat salah satunya berkenaan dengan syarat subjektif dan objektif pada smart contract karena bersifat self-executing dan jika terjadi ... -
KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DIKUASAI BANK DALAM PELAKSANAAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-06-07)Mekanisme AYDA merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet yang pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011. Namun dalam ... -
Kepastian Hukum Prinsip Keterbukaan dalam Penentuan Harga Saham Pasar Primer Securities Crowdfunding
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Muncul kegiatan baru dalam pasar modal yang dikenal Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding bisa dikatakan mini IPO dikarenakan adanya Penawaran efek pertama kali, Prinsip Keterbukaan merupakan hal terpenting ... -
Kepastian Hukum Terhadap Investor Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengenai kepastian hukum pemberian izin (IUP) terhadap investor bidang usaha sektor mineral batubara. Tujuannya adalah menyederhanakan ... -
Kepatuhan Hukum Masyarakat Bantaran Kali Code Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan Terhadap Penanggulangan Bencana
(Universitas Islam Indonesia, 2017-11-19)Studi ini bertujuan untuk menganalisa Kepatuhan hukum masyarakat bantaran kali code kelurahan suryatmajan kecamatan danurejan terhadap penanggulangan bencana. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepatuhan hukum masyarakat ...