Browsing Law by Title
Now showing items 2166-2185 of 2504
-
Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-20)Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang kompleks dalam berbagai bidang. Selain sektor kesehatan yang menjadi perhatian utama, Pemerintah juga mengupayakan perbaikan pada perekomian, salah satunya dengan kebijakan ... -
Sistem Pemungutan Pajak Restoran Dan Penegakan Hukum Bagi Pemilik Restoran Yang Tidak Memungut Dan Menyetorkan Hasil Pajak Ke Kas Pajak Daerah Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang pemungutannya diatur d idalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun ... -
Sistem Pemungutan PBB dan Pencegahan Penyalahgunaan Hasil Pajak Serta Kontribusinya Terhadap APBD di Kabupaten Muara Enim
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu Kepala Daerah
(UII, 2016)Terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yan memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pilkada. Hal ini sejalan dengan konsep demokrat maksimalis ... -
SITA ASET ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM HOLDING BUMN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah dapat dilakukan sita umum terhadap aset anak perusahaan BUMN dalam holding BUMN. Menginat anak perusahaan BUMN mendapatkan penyertaan modal dari negara yang berasal dari saham ... -
SOUTH CHINA SEA ARBITRATION: IMPLICATION TOWARD INDONESIAN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
(UIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-24)The purpose of this study is to identify the conflict of the South China Sea Arbitration and the implication toward Indonesian EEZ using the decision of the Permanent Court of Arbitration. Therefore, there are two problem ... -
STANDARDIZATION OF ECONOMIC EVIDENCE (INDIRECT EVIDENCE) TO PROOF CARTEL VIOLATION IN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Evidence has an essential role in determining the existence of a violation in a competition case. However, the evidentiary of competition cases cannot be separated from the use of economic evidence because it is almost ... -
State Legal Protection Against Child Sexual Abuse After Punishment and a Comprative Approach
(Universitas Islam Indonesia, 2023)The phenomenon of sexual abuse against children is like mushrooms in the rainy season, sexual abuse against children is one of the serious problems and requires strong legal protection throughout the world. Legal ... -
The State Responsibility for the Implementation of Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) Under the 1944 Chicago Convention
(Universitas Islam Indonesia, 2024)As the technology advances, the need for transportation technology is increasing. The anti-stall system known as the Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) implemented on Boeing 737 MAX 8, allegedly caused ... -
State Responsibility Of Myanmar Government Toward Rohingya Case In The Perspective Of International Human Rights Law
(Universitas Islam Indonesia, 2013)This Papper discuss about Rohingya conflict in Myanmar. They are regarded as people who do not have citizenship and unrecognized by the government of Myanmar. Rohingya people are considered as temporary resident and do ... -
State_s Responsibility for the Protection of Moral Rights in Music Copyright Cases in Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2020)The development of digital technology has made the distribution and transactions of musical works on the internet increasingly day by day supported by the convenience of this technology, coupled with the role of music ... -
Status Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Harta Pailit
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Hukum Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Harta Pailit. Penulis melakukan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: ... -
Status Benda Yang Di Pinjam Debitur Dalam Pemberesan Harta Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-03)Studi Kasus Hukum ini berjudul ‘‘Status Benda Yang Dipinjam Debitur Dalam Pemberesan Harta Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/PDTSUS. Pailit/2015)’’ dengan permasalahan hukum yang diteliti adalah penyegelan dan ... -
Status Cessianoris Sebagai Kreditor Baru Karena Adanya Peralihan Piutang Secara Cessie terhadap Syarat Minimum Pailit
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Dalam praktiknya banyak pemohon PKPU dan Kepailitan merekayasa jumlah kreditor dengan berbagai cara, seperti halnya kreditor fiktif dan merekayasa dengan cara mengalihan piutang kepada pihak lain dengan cara cessie atau ... -
STATUS DAN AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS TERHADAP AHLI WARIS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa status dan akibat hukum dari suatu perjanjian dimana salah satu pihaknya meninggal dunia dan perjanjian tersebut hanya berbentuk suatu perjanjian pengikatan jual beli tanah secara ... -
STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam, akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan ... -
Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam, Serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-09)Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam, akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan ... -
Status Hukum Anak Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam, serta Status Pembuktiannya Melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(Univesitas Islam Indonesia, 2017)Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam, akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan ... -
STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam, akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan ...