Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2701-2720 of 3499
-
IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini berjudul Implementasi Fungsi Partai Politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Kasus pada DPC PDI ... -
TINJAUAN PENYIDIKAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-19)Penelitian ini berjudul tinjauan penyidikan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana. Penyelidikan tidak lagi dicantumkan dalam RUU HAP, karena yang dianggap tahap awal pada proses peradilan pidana adalah penyidikan. ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI TANPA DILENGKAPI IZIN LINGKUNGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana atas keputusan Gubernur DIY No. 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru yaitu New Yogyakarta Airport, ... -
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI YOGYAKARTA: STUDI PEMBATASAN BEREKSPRESI MAHASISWA PAPUA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atai mendasar. Itulah sebuah gagasan bahwa kebebasan berekspresi berasal dari kata benda bebas yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ... -
POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian dengan judul “Politik Hukum Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta” ini berisi 2 (dua) buah rumusan ... -
KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesain Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No 93/PUU-X/2012 dan (2) Untuk mengetahui apakah dengan kewenangan Absolut ... -
Pemenuhan Prestasi yang Tidak Sebagaimana Mestinya Dalam Perjanjian Sewa Beli di Showroom Saudara Jaya Motor
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-09)Wanprestasi that occurred in the sale and purchase agreement in installments in the Showroom Saudara Jaya Muntilan between customers with the PT. Bank Panin, Tbk. is a situation in which a debtor does not meet or fails in ... -
Konfigurasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI DESA BANJAROYO, KECAMATAN KALIBAWANG, KABUPATEN KULON PROGO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-20)Studi ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten ... -
FENOMENA KLITHIH SEBAGAI BENTUK KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DI KOTA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-10)Klithih merupakan istilah yang sering dipakai oleh masyarakat Yogyakarta bila mana terjadi suatu kejahatan di jalan raya. Masyarakat mempunyai pandangan tersendiri mengenai klithih yakni sebuah bentuk anarkisme oleh remaja. ... -
Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah didalam edaran fatwa No. 6/SM/MTT/2010 Tentang hukum rokok menurut perspektif hukum islam. Rumusan ... -
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATPOL PP KABUPATEN BANTUL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini berjudul “Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi”. Penelitian ini ... -
Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Black Campaign dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi dan Hukum. Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ... -
PEMENUHAN HAK ATAS AIR DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Atas Air di Yogyakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: 1. Bagaimana pengaturan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia atas air di Indonesia ... -
The Limitation of the Breach of Contract and Tort in One Lawsuit
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)The Limitation of the Breach of Contract and Tort in One Lawsuit -
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM PEMERINTAHAN YANG MULTI PARTAI DI INDONEASIA GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-12)Sistem pemerintahan Presidensiil di Indonesia tidak sepenuhnya menempatkan Presiden pada posisi yang dominan dalam membuat kebijakan negara, karena terkadang kebijakan yang dibuat oleh Presiden di tentang oleh oposisi ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN PASAL 9 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-18)Munculnya Pasal 9 huruf a Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan salah satu wujud dan implementasi dari konsep demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal demikian ... -
KONSTRUKSI TEORETIS TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAK ASAS MANUSIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-24)Orkestra korporasi di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini semakin mempertontonkan kontribusi yang dapat memengaruhi perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan diskursus bisnis dan ... -
Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran ... -
Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah didalam edaran fatwa No. 6/SM/MTT/2010 Tentang hukum rokok menurut perspektif hukum islam. Rumusan ...