Recently added

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

TIARA ROBIATUL ADAWIYAH, 14410089 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)

Pornografi balas dendam (revenge porn) adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, ...

IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Muhammad Antariksa, 14410230 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-14)

Skripsi ini berjudul “Iklan Baris pada Surat Kabar yang Memuat Unsur Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Banyak iklan pada surat kabar khususnya pada sub iklan baris yang menawarkan layanan pijat dan lulur ...

PELAKSANAAN PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN PERIODE 2015-2020 OLEH PANWASLU

RIZKY ADITYA PERMANA, 10410102 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan oleh Panwaslu dan tindak lanjut hasil temuan panwaslu dalam pelaksanaan pilkada Kota ...

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

SRI ROSITA DEVI, 14410644 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya banyaknya kasus dimana whistleblower dalam kasus tindak pidana korupsi rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya, ...

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)

MUHAMMAD RASYID RIDHO, 13 410 468 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)

Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat ...

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)

MUHAMMAD RASYID RIDHO, 13 410 468 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-10)

Sengketa penyelenggaraan pemilu adalah hal yang lumrah terjadi di tiap proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2018, pada saat proses pencalonan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019, KPU lewat surat ...

PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK

ANSY PRADITYA NOVARI, 11410340 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-20)

Semakin kompleknya situasi anak maka dapat kita lihat bahwa beberapa kasus hukum melibatkan anak sebagai korban, sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku kekerasan. Pengertian dari ABH adalah Anak yang Berhadapan dengan ...

Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Ramadhan, Binar Diyan (Universitas Islam Indonesia, 2016)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah di kabupaten sleman, yaitu di perumahan Merapi Regency. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum para ...

Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa

Permana, Agil Widya (Universitas Islam Indonesia, 2016)

Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ...

Perlindungan Hukum dan Penghargaan terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis terhadap Undang-Undang No 31 / 2014)

Pinasthika, Cinantya (Universitas Islam Indonesia, 2014)

Studi ini bertujuan mencari perlindungan hukum saksi pelapor dan saksi pelaku. Mencakup hak serta kewajiban yang dimiliki saksi. Dan penghargaan yang diperoleh untuk kesaksian yang diberikan di muka pengadilan maupun selama ...

“PERLINDUNGAN HAK ATAS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.”

Tabut Malhan Ady, 13410531 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)

Salah satu dari lingkungan hidup yang memerlukan pengelolaan adalah air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik pada masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. ...

PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

ALI MAHBUB, 14410532 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-08-10)

Partai Politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan sewajarnya memilliki perselisihan di dalam internal partai. Partai politik memiliki fungsi membentuk kader kader terbaik agar dapat menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia. ...

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA) DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH

Mochamad Rizqi S, 14410638 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-07-13)

Studi ini bertujusn untuk mengetahui pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba, tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengelola dan memelihara barang bukti narkoba dan serta untuk mengetahui akibat apabila ...

KEDUDUKAN HARTA BER SAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG

Adib Najih, 14410572 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-16)

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku kepada seluruh makhluk ciptaannya, dengan berkembangnya zaman, banyak dijumpai persoalan-persoalan mengenai perkawinan salah satunya adalah perceraian yang dapat mengakibatkan ...

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN

Syahlevy Lisando Abadia, 14410489 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)

Setiap Hakim akan selalu dipaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim secara profesional, yakni kemampuan dan kapasitas Hakim untuk melaksanakan putusannya secara efisien dan efektif. Baik dari dalam hal ...

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN

Muhammad Priyandaya Saputra, 08410571 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-17)

Disahkannya Undang-Undang Desa membuat masyarakat desa mendapat angin segar. Hal ini karena desa akan mendapat bantuan dana yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan ...

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

Irma Dewi Anggraini, 14410157 (Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah tindakan yang dilakukan pengusaha untuk memberhentikan pekerja. Dalam memberikan PHK ini, pengusaha tidak boleh melakukan dengan sewenang-wenang, harus melalui prosedur PHK yang sesuai ...

Faculty of Law: Recent submissions

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

PELAKSANAAN PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN PERIODE 2015-2020 OLEH PANWASLU

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)

PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK

Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa

Perlindungan Hukum dan Penghargaan terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis terhadap Undang-Undang No 31 / 2014)

“PERLINDUNGAN HAK ATAS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.”

PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA) DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH

KEDUDUKAN HARTA BER SAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

i UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

KEABSAHAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI LINGKUNGAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI NEGATIVE SPREAD

Faculty of Law: Recent submissions

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) ﻿

IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ﻿

PELAKSANAAN PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN PERIODE 2015-2020 OLEH PANWASLU ﻿

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) ﻿

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018) ﻿

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018) ﻿

PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK ﻿

Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) ﻿

Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa ﻿

Perlindungan Hukum dan Penghargaan terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis terhadap Undang-Undang No 31 / 2014) ﻿

“PERLINDUNGAN HAK ATAS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.” ﻿

PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ﻿

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA) DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH ﻿

KEDUDUKAN HARTA BER SAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG ﻿

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN ﻿

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN ﻿

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011) ﻿

i UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN ﻿

KEABSAHAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI LINGKUNGAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA ﻿

PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI NEGATIVE SPREAD ﻿

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

IKLAN BARIS PADA SURAT KABAR YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

PELAKSANAAN PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN PERIODE 2015-2020 OLEH PANWASLU

PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PARTAI BULAN BINTANG DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2018)

PERAN BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP ANAK

Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa

Perlindungan Hukum dan Penghargaan terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Suatu Tindak Pidana (Analisis terhadap Undang-Undang No 31 / 2014)

“PERLINDUNGAN HAK ATAS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.”

PROBLEMATIKA STATUS PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PARTAI POLITIK: Studi Atas Politik Hukum Pasal 32 Dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG BUKTI SEBAGAI HASIL KEJAHATAN NARKOBA (STUDI TENTANG KASUS NARKOBA) DI POLRES REMBANG, JAWA TENGAH

KEDUDUKAN HARTA BER SAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN LUMAJANG

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PENGANUT/PENGHAYAT ALIRAN KEPERCAYAAN

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011)

i UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OPLOSAN DI KABUPATEN SLEMAN

KEABSAHAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA KOREOGRAFI DI LINGKUNGAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI NEGATIVE SPREAD