• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)

    Thumbnail
    View/Open
    --full (halaman fiks).pdf (1.680Mb)
    Date
    2018-10-15
    Author
    YUDI NUGRAHA, 13410067
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini berjudul Implementasi Fungsi Partai Politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota Magelang dalam Pemilu padahal partai politik memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik, apalagi PDI Perjuangan menjadi partai politik yang dominan di Kota Magelang. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Apakah Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang telah menjalankan fungsi pendidikan politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?; Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Magelang dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik ?. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Magelang baru menjalankan kegiatan pendidikan politik yang bersifat informal, sedangkan yang bersifat formal seperti kaderisasi dan sekolah partai belum dilaksanakan; dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik terdapat faktor pendukung yaitu dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, adanya bantuan keuangan bersumber dari APBD Kota Magelang, dan iuran dari internal partai; sedangkan faktor penghambatnya yaitu penentuan hari kegiatan yang jatuh pada hari kerja menyebabkan peserta kegiatan sedikit, bantuan keuangan dari APBD selalu kurang, dan rendahnya partisipasi masyarakat karena menganggap politik bukan urusan mereka. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran agar DPC PDI Perjuangan Kota Magelang melaksanakan kegiatan pendidikan politik bersifat formal yaitu kaderisasi dan sekolah partai dan melakukan analisis sebelum menentukan hari pelaksanaan kegiatan pendidikan politik agar tujuan dan sasaran kegiatan berjalan dengan tepat.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/11700
    Collections
    • Law [3376]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV