Browsing Faculty of Law by Subject "Demokrasi"
Now showing items 1-16 of 16
-
1 IMPLEMENTASI PENGATURAN KAMPANYE CALON ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMILU 2014 ( Studi Kasus di Kota Yogyakarta )
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-13)Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan di sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Penyelenggaraan pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa yang akan datang, tetapi ... -
ANALISIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KEORMASAN DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Polemik yang terjadi akibat dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keormasan oleh pemerintah menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya para ahli yang mempertanyakan urgensi dikeluarkannya Perpu ... -
Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan prinsip demokrasi pada proses rekrutmen calon kepala daerah yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional pada pemilihan kepala daerah Kabupaten ... -
ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilyah provinsi dan/atau kabupaten kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian partai politik ... -
ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR: 33-PKE-DKPP/III/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-15)Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, memutus Pemberhentian Tetap Terhadap R. Moeh Nufrianto Aris Munandar karena ... -
ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU/2014 TENTANG SISTEM NOKEN DI PAPUA DITINJAU DALAM PERSFEKTIF DEMOKRASI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 tetang sistem noken di papua ditinjau dalam persfektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana ... -
IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2019-01-18)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara ... -
Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor Xxv Tahun 1966 Di Dalam Negara Demokrasi Pasca Reformasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-03)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XXV/MPRS/1966 di dalam negara demokrasi pasca reformasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ... -
Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penyelenggaraan pemilu di Tahun 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sebagaimana telah dicapai melalui rapat bersama antara komisi II DPR RI, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum ... -
Menggagas Sistem Pemilu Yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini menganalisis sistem pemilu yang tepat digunakan sesuai prinsip demokrasi antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Rumusan masalah: pertama, apa latar belakang wacana perubahan sistem pemilu ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP BLACK CAMPAIGN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasar pada Demokrasi dan Hukum. Konsep negara demokrasi ialah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada di tangan rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ... -
“PENGATURAN PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH REFORMASI ”
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan profesi ... -
Penggunaan Noken dalam Pemilihan Presiden di Tahun 2014 dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-16)Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia. Selama berdirinya Republik Indonesia ternyata bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanta, mempertinggi tingkat ekonomi, kehidupan ... -
Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Demokrasi dianggap sebagai sistem kepemerintahan yang ideal , sistem demkorasi selalu melibatkan rakyat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum suatu negara. baik berpatisipasi secara langsung maupun tidak ... -
PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH (STUDI TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah PRovinai dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar ... -
Urgensi Uji Publik Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Studi ini bertujuan untuk mengetahui urgensi uji publik pencalonan kepala daerah dalam perspektif demokrasi. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apa Urgensi Pengaturan Dari Tahapan Uji Publik Dalam Proses Pemilihan Kepala ...