• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Menggagas Sistem Pemilu Yang Ideal (Antara Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup)

    Thumbnail
    View/Open
    18410408.pdf (1.796Mb)
    Date
    2023
    Author
    Hasibuan, Muhammad Aryandhana Akbar
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini menganalisis sistem pemilu yang tepat digunakan sesuai prinsip demokrasi antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Rumusan masalah: pertama, apa latar belakang wacana perubahan sistem pemilu proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup, kedua, apa kelebihan dan kelemahan sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup, ketiga, bagaimana sistem pemilu yang baik untuk diterapkan sesuai dengan nilai demokrasi Indonesia. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum dari bahan studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, latar belakang adanya wacana perubahan sistem pemilu, yakni sistem proporsional terbuka dinilai mendistorsi peran partai politik sehingga kehilangan peran sentralnya dalam berdemokrasi, melahirkan caleg yang pragmatis sehingga merusak konsolidasi partai politik, biaya mahal berpotensi praktik politik uang, kedua, kelebihan proporsional terbuka memberikan rakyat kebebasan menentukan calon legislatif, tidak adanya jarak hubungan calon dan pemilih, formulasi perhitungan jelas dan kepastian hukum dengan suara terbanyak, namun membutuhkan biaya mahal, melemahkan hubungan caleg dan pengusungnya, proporsional tertutup dapat mereduksi praktik politik uang, menjadikan pemilu bersih, jujur, dan adil, biaya sedikit, partai politik berperan dominan, namun melanggengkan oligarki serta nepotisme, ketiga, sistem proporsional terbuka dinilai mendekati nilai dan prinsip demokrasi, masyarakat berpartisipasi dengan suara menentukan kebijakan, kebebasan menilai calon, lebih adil bagi yang mendapatkan dukungan publik signifikan, telah dilegitimasi melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 114/PUU- XX/2022.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/50618
    Collections
    • Law [3499]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV