Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 335-354 of 2504
-
Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Kejaksaan Negeri Batu
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena adanya misinformasi mengenai diversi dari masyarakat yang menghambat jalannya keadilan restoratif. Disamping itu, dikarenakan kasus penganiayaan oleh anak yang berkonflik ... -
Implementasi Doktrin Corporate Rescue Dalam Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi doktrin corporate rescue dalam ketentuan dan putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah doktrin ... -
Implementasi E-Litigation Terhadap Pemeriksaan Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Merauke
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-12-02)Era teknologi ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) telah menerapkan suatu bentuk layanan digital untuk menciptakan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebut e-court dan e-litigation. ... -
Implementasi Etle Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Implementasi ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul dan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bantul. Penelitian ... -
IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Purwokerto)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-12-11)Salah satu produk Perbankan Syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah didefinisikan sebagai jual beli dimana objek yang dijual dengan harga sebagaimana dengan harga belinya ditambah dengan profit margin yang diny ... -
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-06)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di ... -
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ... -
Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PENGGUNAAN HAK INISIATIF DI PROVINSI RIAU PERIODE 2014 – 2019 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-24)Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan hak inisiatif DPRD Povinsi Riau Periode 2014-2019 dalam pembentukan peraturan daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana penggunaan hak inisiatif DPRD ... -
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Universitas Islam Indonesia, 2007)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan ... -
Implementasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Tahun 2009-2011 Di Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan fungsi Lurah dalam melayani masyarakat menurut Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2008 di Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo; termasuk pula untuk ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi Kasus pada DPC PDI Perjuangan Kota Magelang Tahun 2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian ini berjudul Implementasi Fungsi Partai Politik berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Studi Kasus pada DPC PDI ... -
Implementasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Batam Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020-2021
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-11-30)Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP KINERJA KEPALA DESA PADA DESA KALIMANAH KULON KECAMATAN KALIMANAH KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT PERDA NO 16 TAHUN 2015
(Universitas Islam Indonesia, 2019-11-18)Skripsi ini berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Kepala Desa Pada Desa Kalimanah Kulon Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Menurut Perda No 16 Tahun 2015. Latar belakang ... -
Implementasi Gerakan Desa Mandiri (Gerdema) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Long Kebinu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui judul Implementasi Gerakan Desa Mandiri (GERDEMA) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Long Kebinu Kabupaten ... -
IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN BAGI WARGA BINAAN WANITA HAMIL ATAU MENYUSUI DALAM MENJALANI MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-15)Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban bagi warga binaan wanita hamil/menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas perempuan kelas IIB yogyakarta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ... -
Implementasi Hak Recall Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Recall Terhadap Fahri Hamzah Oleh Pks)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-20)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ... -
Implementasi Hak Recall Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Recall Terhadap Fahri Hamzah Oleh PKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ... -
IMPLEMENTASI HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI RECALL TERHADAP FAHRI HAMZAH OLEH PKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ...