Search
Now showing items 11-20 of 82
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA TENTANG KRIMINALISASI IDEOLOGI KOMUNISME / MARXISME – LENINISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-03)
Kebijakan formulatif dari sebuah Undang-Undang memiliki peranan yang
penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ia
merupakan landasan legalitas sekaligus sebagai penentuan kualitas bagi ...
PELANGGARAN HAM BERAT PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR-TIMUR TAHUN 1999 DAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-05)
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN TERKAIT DENGAN KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
(Universitas Islam Indonesia, 2012)
Dalam suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak seimbang. Pada karcis parkir yang merupakan perjanjian baku yang memuat klausula baku pengalihan tanggung jawab: “ Pihak pengelola parkir tidak bertanggung jawab ...
PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI TANPA PEMIDANAAN (Non Convinction Based Forfeiture) DALAM UU TINDAK PIDANA KORUPSI (31/1999 jo 20/2001)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-07-28)
Pentingnya penelitian dengan topik “Penembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan ( Non Conviction Based Forfeiture ) Dalam UU Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo 20/2001)” didasarkan pada asumsi teoritis ...
PERJANJIAN WARALABA APOTEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-07-14)
Konsep bisnis yang berkembang pesat dewasa ini bergeser dari konsep
bisnis konvensional menuju konsep bisnis yang disebut waralaba, konsep
waralaba banyak diminati oleh para pelaku usaha karena alasannya adalah bahwa
dalam ...
PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET) DALAM PUTUSANPUTUSAN KPPU TENTANG KARTEL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-14)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek pasar
bersangkutan produk dalam enam putusan kartel yang dibuat oleh KPPU, yaitu
putusan No. 10/KPPU-L/2005; No. 26/KPPU-L/2007; No. 24/KPPU-I/2009; ...
PELAKSANAAN KEWENANGAN OTONOMI DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN MAYANG KABUPATEN JEMBER JAWA TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-08)
Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi dan
otonomi dalam pemerintahan merupakan salah satu solusi penyelenggaraan
pemerintahan di ...
PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ( UU PKDRT) DENGAN HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2012-06-28)
Kekerasan seksual dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap
perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, utamanya terhadap
kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual ...
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI
(Universitas Islam Indonesia, 2012-05-05)
Kekerasan dalam rumah tangga sering terdengar di kalangan
masyarakat. Tidak hanya kekerasan secara fisik yang terjadi, tetapi bentuk
kekerasan yang lain mengikuti kekerasan yang terjadi. Meskipun kekerasan dalam
rurnah ...
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI BIPARTIT DAN MEDIASI YANG MENCAPAI KESEPAKATAN DALAM BENTUK PERJANJIAN BERSAMA DI KABUPATEN KLATEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-12-08)