Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 141-152 of 152
-
Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Perilaku Notaris Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
(Universitas Islam Indonesia, 2021-03-25)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian sanksi bagi Notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap ... -
Implementasi PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-25)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta, serta kendala yang dihadapi. ... -
Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Taggungan Secara Elektronik Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-26)Tesis ini meneliti tentang Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Terhadap PPAT Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama Bagaimana implikasi ... -
Urgensi Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektonik Pada Masa Pandemi Terhadap Akta-Akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya
(Universitas Islam Indonesia, 2021-02-06)Urgensi dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik pada masa pandemic, menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris dan para penghadap, karena berdasarkan pasal 1 angka 7 definisi akta otentik, notaris ... -
Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris Pengganti Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pengangkatannya
(Universitas Islam Indonesia, 2021-01-05)bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris penggati yang pengangkatannya tidak sesuai prosedur? Kedua bagaimana pertanggungjawaban hukum dan kewenangan Notaris Pengganti yang tidak memenuhi ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokolnotaris Yang Telah Berumur 25 Tahun
(Universitas Islam Indonesia, 2020-12-17)Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun serta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap Pro ... -
Urgensi Suara Terbanyak Dalam Pemilu Legislatif Dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Anggota Partai Politik Di Parlemen
(Universitas Islam Indonesia, 2020-02-20)Suara terbanyak dalam sistem pemilu di Indonesia masih sangat terkedala dengan besar atau tingginya pengaruh serta peran dari pimpinan organisasi partai politik. Nilai-nilai pancasila, kedaulatan rakyat hingga negara hukum ... -
Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2020-02-20)Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis urgensi yuridis kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan pidana, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penegak hukum untuk kehadiran notaris di ... -
Efektifitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Oleh Notaris Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2020-04-04)Penelitian ini mengkaji mengenai efektifitas pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara ... -
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undangundang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2020-03-20)Dana Keistimewaan merupakan dana yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Penelitian ini ... -
Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2020-03-18)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hak recall partai politik terhadap anggota parlemen berdasarkan sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia dan mengetahui mekanisme recall yang dilakukan ... -
Implikasi Perjanjian Kerjasama terhadap Pemasangan Hak Tanggungan
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan hukum yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama yang objek jaminannya telah dipasang Hak Tanggungan. Fokus masalah yang dijadikan pembahasan yaitu ...