• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Student Papers | Makalah Mahasiswa
    • Faculty of Law
    • Master of Public Notary
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Student Papers | Makalah Mahasiswa
    • Faculty of Law
    • Master of Public Notary
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Urgensi Dan Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektonik Pada Masa Pandemi Terhadap Akta-Akta Yang Tidak Dapat Ditunda Pembuatannya

    Thumbnail
    View/Open
    17921016 Hadafi Fauzan Mokoginto.pdf (1.818Mb)
    Date
    2021-02-06
    Author
    HADAFI FAUZAN MOKOGINTA
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Urgensi dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik pada masa pandemic, menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris dan para penghadap, karena berdasarkan pasal 1 angka 7 definisi akta otentik, notaris dan penghadap harus bertemu secara langsung dalam pembuatan akta otentik namun hal ini menjadi kendala ketika dikaitkan pada kondisi saat ini dimana setiap orang terkendala atau tidak bisa saling bertemu karena adanya pembatasan social berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran virus, penggunaan elektronik menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan pada saat ini, kemudian timbul pertanyaan pada penulis, apa relevansi pembuatan akta menggunakan sarana elektronik? Bagaimana pengurusan aktaakta yang tidak dapat ditunda pembuatanya terhadap para pihak yang tidak memenuhi standar prosedur protokol kesehatan?, dan dalam proses menganalisis permasalahan tersebut, penulis melakukan wawancara pada beberapa notaris terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dan dari hasil wawancara dan menganalisis permasalahan, penulis mendapati relevansi pembuatan akta elektronik hanya dapat dilakukan untuk Perseroan terbatas terbuka atau P.T Terbuka khususnya dalam pembuatan akta rapat umum pemegang saham (RUPS) hal ini berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) terbaru dan bagi para pihak atau salah satunya yang tidak memnuhi standar prosedur protokol kesehatan, mengatur ulang jadwal pembuatan akta hingga kondisi memungkinkan, namun bagi para pihak yang pembuatan aktanya tidak dapat ditunda maka pembuatan aktanya dibuat dibawah tangan.
    URI
    https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29894
    Collections
    • Master of Public Notary [142]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV