Browsing by Subject "Partai Politik"
Now showing items 1-18 of 18
-
Analisis Pengaturan dan Praktik Rekrutmen Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2020 (Studi pada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sleman)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan prinsip demokrasi pada proses rekrutmen calon kepala daerah yang ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional pada pemilihan kepala daerah Kabupaten ... -
ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-11-13)Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilyah provinsi dan/atau kabupaten kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan demikian partai politik ... -
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 14 partai politik yang mengajukan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ... -
Hubungan antara Calon Legislatif dengan Partai Politik dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini menjelaskan tentang koalisi partai politik pusatJokowi-Maruf Amin. PKB, GOLKAR, NASDEM. dalam kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Ternate. Kedua koalisi partai politik Prabowo-Sandiaga Uno. yaitu ... -
Humas Dalam Kampanye Politik ( Studi Atas Kegagalan Partai PDIP Dalam Pemilukada di Bantul 2015 )
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Fathur Rahman. 09321094. Humas Dalam Kampanye Politik (Studi Atas Kegagalan Partai PDIP Dalam Pemilukada di Bantul 2015 ). Skripsi Sarjana. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas ... -
Implementasi Hak Recall Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Recall Terhadap Fahri Hamzah Oleh Pks)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-20)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ... -
Implementasi Hak Recall Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Recall Terhadap Fahri Hamzah Oleh PKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ... -
IMPLEMENTASI HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI RECALL TERHADAP FAHRI HAMZAH OLEH PKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ... -
IMPLEMENTASI METODE PENGHITUNGAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN HARE SYSTEM PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI DPRD KOTA YOGYAKARTA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Sejatinya pengaturan mengenai metode konversi suara menjadi kursi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat ... -
Implikasi Status Hukum Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2022-05-31)Partai Politik yang berstatus badan hukum sebenarnya mempunyai dua peranan yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat, dalam UndangUndang Partai Politik, Partai Politik hanya berperan sebagai badan hukum publik ... -
Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Partai Politik: Studi Atas Keterbukaan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tesis ini menganalisa Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik di Kota Yogyakarta untuk mewujudkan suatu sistem demokrasi dalam suatu negara. Pendidikan politik merupakan ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) KOTA TEGAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini mengenai pelaksaaan pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui apa saja bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrasi ... -
Pencalonan Kepala Daerah Dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Pencalonan Kepala Daerah dari Unsur TNI dan Polri dalam Pilkada Serentak 2018 merupakan fenomena yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Mengingat dalam dalam pilkada serentak 2018 ada sebagian kandidat yang memiliki ... -
RELEVANSI AMBANG BATAS PARLEMEN (PARLIAMENTARY THRESHOLD) DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Eksistensi konsep multipartai di Indonesia menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya di kalangan cendikiawan dan pakar-pakar lainnya. Disatu sisi konsep multipartai yang diterapkan di Indonsia memberikan dampak negatif ... -
Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu Kepala Daerah
(UII, 2016)Terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yan memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pilkada. Hal ini sejalan dengan konsep demokrat maksimalis ... -
Studi Komparasi Fungsi Kepartaian i Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Demokrasi
(Universitas Islam Indonesia, 2023)UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh warga negara Indonesia untuk membela kepentingan politik dan menjaga keutuhan negara kesatuan. ... -
URGENSI PENGATURAN KENAIKAN AMBANG BATAS BAGI PARTAI POLITIK ( Studi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 perbandingan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-12)Penelitian ini mengkaji permasalahan urgensi pengaturan kenaikan ambang batas parlemen bagi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ...