Browsing by Author "Dr. Ridwan, S.H., M.Hum"
Now showing items 1-11 of 11
-
Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Besar Perikanan Budidaya Lampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)
AZIZA AZIZ RAHMANINGSIH (Universitas Islam Indonesia, 2021-02-16)Kedudukan pegawai negeri sipil sangat penting dan menetukan keberhasilan pemerintah maupun instansi pemerintah. Untuk menciptakan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, maka diperlukan peraturan disiplin ... -
IMPLEMENTASI PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWA MOBIL DI YOGYAKARTA
SUHARJITO. S.H., 14.921.037 (Universitas Islam Indonesia, 2018-05-25)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 23 ayat (2) UUJF oleh pihak bank dalam praktik sewa menyewa mobil di Yogyakarta; serta penyelesaian hukumnya dalam hal mobil yang ... -
Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Taggungan Secara Elektronik Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta
DHANA CHARINA ARDHANARY (Universitas Islam Indonesia, 2021-02-26)Tesis ini meneliti tentang Implikasi Hukum Peraturan Pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik Terhadap PPAT Dan Kreditur Di Kota Yogyakarta. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama Bagaimana implikasi ... -
Kepastian dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Rumah Susun di Makassar
Irma Suryani, 16921011 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)Tesis ini membahas mengenai apakah pembeli mendapat kepastian hukum atas rumah susun yang luas unitnya lebih kecil, yang tidak sesuai daripada yang dimuat dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), bagaimana ... -
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Jumadi yakum, 14912085 (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-05-25)ABSTRAK Pengaturan terhadap pemilihan kepala daerah dituangkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetukan bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala ... -
PELAKSANAAN PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH KEPADA WAJIB PAJAK DALAM JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 30 TAHUN 2012
SITI SARAH ASTUTI, 14410504 (Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 30 Tahun 2012. Rumusan masalah ... -
PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KABUPATEN SLEMAN
SUJATMOKO HERLAMBANG, 14410475 (Universitas Islam Indonesia, 2019-02-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui macam-macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai di Kabupaten Sleman dan pelaksanaan penegakan hukumnya apabila ... -
Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Gunungkidul
EVAN MAHADIKA PRADIPTA (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2022-08-11)Perikanan adalah salah satu sumber daya alam terbesar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Kenyataan yang terjadi adalah dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan dengan tidak memperhatikan Peraturan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG MINUTA AKTANYA MUSNAH TERKENA BENCANA ALAM DI KOTA PALU
Ayu Febrianti, 17921005 S.H (Universitas Islam Indonesia, 2019-09-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap minuta akta dalam penyimpanan protokol notaris yang rusak atau musnah akibat bencana alam di kota Palu dan bagaimana peranan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SEBAGAI AKIBAT DOKUMEN PALSU YANG DIBAWA OLEH PENGHADAP DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTANYA (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)
Haidar Noor Humaridha El Zuba, 15921054 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-08)Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. ... -
TINJAUAN YURIDIS PENGGOLONGAN PENDUDUK PRIBUMI DAN NON PRIBUMI PADA PEMBUATAN KETERANGAN WARIS DALAM PERSPEKTIF PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DI INDONESIA
SARI ELSYE PRIYANTI, 17921025 S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2019-09-20)