PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG MINUTA AKTANYA MUSNAH TERKENA BENCANA ALAM DI KOTA PALU

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap minuta akta dalam penyimpanan protokol notaris yang rusak atau musnah akibat bencana alam di kota Palu dan bagaimana peranan Majelis Pengawas Daerah dalam mengatasi musnahnya minuta akta klien yang terkena bencana di Kota palu. Penelitian ini bersifat Empiris dan Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penelitian di beberapa kantor Notaris di kota palu dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kota Palu, serta mengkaji undang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum para pihak belum diatur secara jelas dalam undang-undang namun para pihak mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan Represif dari pemerintah sebagai payung hukum masyarakat dimana para pihak diberikan kebebasan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar salinan akta yang masih ada pada para pihak dapat ditetapkan kebenarannya untuk mencegah terjadinya sengketa yang timbul di kemudian hari, selain itu para pihak dapat mengajukan permohonan ganti rugi atas kerugian yang timbul ke pengadilan. Sementara itu langkah yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas perlindungan terhadap Notaris yakni dengan memerintahkan kepada notaris yang bersangkutan untuk membuat berita acara kehilangan ke kepolisian dengan tembusan ke Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyerahkan protokol notaris kepada notaris yang baru yang masih aktif, adapun para pihak yang membutuhkan salinan akta yang minutanya musnah karena bencana