Search
Now showing items 41-50 of 1490
PENGATURAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 ( Studi Atas Kekuasaan Presiden )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-02-25)
Perubahan UUD 1945 telah mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar. Semua lembaga negara dalam UUD 1945 menjadi berkedudukan sederajat ...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI TENTANG GAGASAN MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESORT SLEMAN)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-30)
Mekanisme penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu lintas saat ini terlalu
panjang prosesnya sehingga menimbulkan biaya tinggi . Kondisi tersebut sering
memunculkan praktek-praktek korupsi yang dilakukan petugas saat ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI JAMU TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI WONOSOBO
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-08-04)
Penelitian ini berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT
MENGKONSUMSI JAMU TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA DI
WONOSOBO.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya masyarakat di ...
WAKIL MENTERI DALAM KABINET-KABINET INDONESIA ( STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PERGESERANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA )
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-11-24)
Penelitian ini berjudul Wakil-Wakil Menteri Dalam Kabinet- Kabinet Indonesia (Studi terhadap pembentukan dan Pergeserannya dalam system Pemerintahan Indonesia ). Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya perdebatan ...
KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-28)
Tesis ini berjudul “KONSTITUSIONALITAS MUATAN MATERI PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”. Penulisan tesis ini bertujuan untuk meneliti ...
HAK INISIATIF ANGGOTA DPRlD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 - 2009
(Universitas Islam Indonesia, 2012-03-09)
Fakta yang ada inenunjukkan kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY selama
dua periode yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 cenderung rendah. Hal ini
menunjukkan masih rendahnya kualitas kinerja dan ...
WAKIL MENTERI DALAM KABINET-KABINET INDONESIA ( STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PERGESERANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA )
(Universitas Islam Indonesia, 2012-11-24)
Penelitian ini berjudul Wakil-Wakil Menteri Dalam Kabinet- Kabinet Indonesia (Studi terhadap pembentukan dan Pergeserannya dalam system Pemerintahan Indonesia ). Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya perdebatan ...
MENSEJAHTERAKAN HALAMAN DEPAN WILAYAH PERBATASAN (Studi Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Pusat Terhadap Pelayanan Masyarakat di Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Indonesia-Malaysia)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)
Tujuan penulisan tesis Untuk mengetahui situasi dan kondisi kehidupan
masyarakat yang ada di wilayah perbatasan Kalimantan Timur; khususnya terkait
kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat yang terkait ...
Pengaturan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di NKRI (Studi Terhadap UU No.5 Th 1974, UU No.22 Th 1999 dan UU No. 32 Th 2004 serta Peraturan Pelaksananya)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-11-07)
'l'ul~san da'am penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui
pelaksanaan pengaturan desentralisasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di
NKRI dan hal-ha1 yang melatarbelakangi setiap kali lahirnya peraturan
perundangan ...
PEMBATASAN PERJANJIAN LISENSI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2012-10-13)
Perjanjian Lisensi atas Hak Kekayaan Intelektual menimbulkan hak eksklusif
berupa monopoli terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Hak eksklusif tersebut
banyak disalahgunakan oleh pemegang atau pemilik hak kekayaan ...