Search
Now showing items 21-30 of 141
Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara
(Lex Renaissance, 2020-07)
Kajian ini dititikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian keuangan pada perseroan terbatas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tujuan dalam penelitian untuk mengkaji dua hal, pertama tanggung ...
Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-07)
Artikel ini membahas tentang posisi pendapat Amicus Curiae dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ...
Menggagas Konsep Dekriminalisasi Pencemaran Nama Baik Sebagai Pelanggaran Hukum Perdata Murni
(Lex Renaissance, 2020-10)
Hukum dinilai selalu tertinggal dari kehidupan sosial di masyarakat, hukum yang sudah ada terkadang tidak lagi mampu memberikan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi. Sama halnya dengan delik pencemaran nama baik ...
Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris ...
Implikasi Yuridis Ambang Batas Terhadap Pengajuan Permohonan Sengketa Pilkada
(Lex Renaissance, 2020-07)
Salah satu syarat mutlak agar permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHP) dapat diterima adalah ambang batas yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang setelah diterbitkannya ...
Peran Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Korporasi (Studi Terhadap Kejahatan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kader Partai Politik)
(Lex Renaissance, 2020-10)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: pertama, kedudukan partai politik sebagai subjek hukum privat; kedua, peran vicarious liability dalam upaya pemidanaan badan hukum partai politik. Metode Penelitian ...
Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia
(Lex Renaissance, 2020-10)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi cybersquatting dan perlindungan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil ...
Kekuatan Klausula Pengaman Diri Dalam Akta Bagi Notaris
(Lex Renaissance, 2020-07)
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum klausul pengamanan diri Notaris dalam akta jika ada penghadap yang menyangkal dan untuk mengetahui klausul pengamanan diri dalam akta Partij dapat memberikan ...
Penerbitan Sertipikat Hak Milik Oleh Kantor Pertanahan yang Berdasarkan Letter C (Studi Kasus pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2092/Margosari di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo)
(Lex Renaissance, 2020-07)
Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme penerbitan dan kepastian hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2092/Margosari atas nama Ranu Dikromo yang menempati Persil 62a P Kelas III atas nama Sonto Permono. Penelitian ...
Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
(Lex Renaissance, 2020-10)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Permasalahan hukum yang dianalissi dalam penelitian ini adalah ...