Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Di Kabupaten Purworejo
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui obyektif pelaksanaan pemberian hak atas
tanah bagi badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor
9 Tahun 1999 di Kabupaten Purworejo. Rumusan masalahnya diajukan yaitu
Bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah bagi badan hukum di
Kabupaten Purworejo Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No 9
Tahun 1999 ? ; dan Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh badanbadan
hukum atau instansi pemerintah yang terkait dalam proses pemberian hak
atas tanah tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ? Penelitian ini
termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan
cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Purworejo yang berkompenten, Notaris PPAT, Direktur PT Avicenna
Perkasa dan PT Cakra Hisanda, kemudian data diolah menggunakan metode
analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundangundangan
dipadukan dengan pendekatan yuridis sosiologi. Hasil studi ini
menunjukan bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999
dapat dilaksanakan seperti peraturan tersebut. Namun ada hal umum hambatan
bagi kedua belah pihak berupa kurangnya kelengkapan data dari pemohon baik
data fisik maupun yuridis tanah, belum diselesaikannya biaya yang dikenakan
untuk pemasukan kas negara serta masih adanya sengketa dari tanah yang
dimohon serta kurangnyya tenaga SDM dan alotnya negosiasi para pihak.
Penelitian ini merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW)
Kabupaten Purworejo jangan dijadikan sarana untuk mempersulit pengajuan izin
lokasi bagi para investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Purworejo
dan memberikan teguran kepada pihak perusahaan supaya tidak melakukan
pendekatan maupun kerjasama dengan pihak ketiga atau makelar untuk
mendapatkan kesepakatan harga tanah.
Kata Kunci : pelaksanaan pemberian hak atas tanah bagi badan hukum
Collections
- Law [2357]