Search
Now showing items 141-150 of 1327
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-14)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ...
Kedudukan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/Puu-Xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-06)
Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ...
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Terhadap Kewenangan Penyadapan Kpk
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-07)
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga khusus sifatnya Independen yang melakukan tugasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu kewenangnannya melakukan penyadapan sebagai kunci utama komisi ini, ...
Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-17)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak reklame. Rumusan masalah ...
Implementasi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dana APBD DIY Tahun 2016 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-01-12)
Studi ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Inspektorat DIY dalam melakukan
pengawasan terhadap APBD DIY tahun anggaran 2016 terhadap pentelenggaraan
pemerintahan daerah DIY. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ...
Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Pedagang Kaki Lima Bermobil (Studi Kasus Pasar Klewer Surakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-09)
Studi ini bertujuan untuk menganalisis meliputi: pertama Apakah praktek kegiatan usaha yang dilakukan Pedagang Kaki Lima Bermobil dapat diduga dapat dianggap melakukan praktekpersaingan usaha tidak sehat sebagai bentuk ...
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas I Kutoarjo Kantor Wilayah Jawa Tengah
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-19)
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia semata-mata karena ia sebagai manusia. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani masa pidana nya di sebuah Lembaga Pemmbinaan Khusus Anakpun ...
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Pekerja Anak di Kabupaten Temanggung
(Universitas Islam Indonesia, 2017-09-15)
Anak-anak dilarang untuk bekerja, hal tersebut telah diatur dalm Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Kabupaten Temanggung terdapat 3.994 pekerja anak angka tersebut setiap tahunnya ...
Kepastian Hukum Bagi Emiten dalam hal Terjadi Penundaan Persetujuan Voluntary Delisting (Studi Kasus pada PT Merck Sharp Dohme Pharma TBK (SCPI))
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: bagaimana bentuk
kepastian hukum bagi emiten dalam hal terjadinya penundaan persetujuan
voluntary delisting PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. (SCPI)? dan apa ...
Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Keberlangsungan Hak Pendidikan bagi Pelajar yang Hamil
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-30)
Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara
termasuk bagi pelajar yang hamil. Legitimasi konstitusional terdapat pada Pasal 31
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyatakan bahwa tiap-tiap ...