Browsing Law by Subject "Korupsi"
Now showing items 1-6 of 6
-
Analisis Putusan Hakim mengenai Aspek Turut Serta terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Suap (Studi Kasus Putusan Nomor 45/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl. Jo. Putusan Nomor 4/pid.sus-tpk/2018/pt.bgl Jo. Putusan Nomor 1219 K/pid.sus/2018)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Tujuan dari adanya studi kasus hukum ini yaitu untuk memberikan Analisa mengenai putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL Jo Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN.BGL jo Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2018 terhadap aspek ... -
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XV/2017 TERHADAP INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-07)Salah satu warisan yang diberikan oleh Orde baru adalah soal korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada era Reformasi ini karena mengingat Brutalnya korupsi pada masa Orde Lama dan Orde Baru pada masa itu menjadi penyebab utama ... -
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KAITANNYA DENGAN KORUPSI DI DPRD KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2019)Penelitian berjudul Kebijakan Desentralisasi dan Kaitannya dengan Korupsi di DPRD Kota Malang dalam Perspektif Good Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat dalam ... -
KEDUDUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL: Analisis Terhadap United Nations Convention Againts Corruption, 2003 Terkait Daluwarsa
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pidana terhadap perjanjian internasional United Nations Convention Against Coruption, 2003 khusus terkait dengan pengaturan daluwarsa. Adapun rumusan masalah yang ... -
Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi dengan munculnya pro dan kontra terkait kebijakan pembebasan bersyarat yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang membuat para narapidana tindak pidana ... -
Perluasan Pemaknaan Pihak Ketiga Beritikad Baik: (Pemerintah Daerah Sebagai Subjek Hukum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi)
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Pasal 19 UU Tipikor mengatur mengenai keberatan bagi pihak ketiga yang beritikad baik bagi yang dirugikan atas hak harta atau benda yang dimiliki terhadap putusan tindak pidana korupsi sekaligus sebagai upaya pengembalian ...