Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2061-2080 of 3444
-
IMPLEMENTASI HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (STUDI RECALL TERHADAP FAHRI HAMZAH OLEH PKS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian ini mengkaji mengenai “implementasi hak recall oleh partai politik menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan ... -
PRAKTEK LAYANAN JASA PENULISAN SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk menganalisa dan menentukan bentuk praktek layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktek layanan jasa penulisan skripsi dalam hukum Islam, dan keabsahan kontrak layanan jasa penulisan ... -
LEGALITAS PENGGUNAAN PESAWAT TANPA AWAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pada saat ini ada teknologi yang sudah digunakan atau yang akan digunakan dalam berperang, pesawat tanpa awak adalah yang paling terlihat sebagai contoh teknologi terbaru. Banyak Negara yang telah menggunakan pesawat ... -
KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Terdapat Konflik antara Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang KUP Pasal 21 ayat(1) sampai (5) dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ... -
PENGATURAN OTONOMI DAERAH PASCA REFORMASI (STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Perlindungan hukum terhadap pembeli rumah di kabupaten sleman, yaitu di perumahan Merapi Regency. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum para ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2014)Studi ini bertujuan mencari perlindungan hukum saksi pelapor dan saksi pelaku. Mencakup hak serta kewajiban yang dimiliki saksi. Dan penghargaan yang diperoleh untuk kesaksian yang diberikan di muka pengadilan maupun selama ... -
IMPLIKASI HUKUM MOBIL AMBULANS DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pengaturan hukum mobil ambulans merupakan syarat wajib bagi setiap masyarakat yang ingin merubah kendaraannya menjadi mobil ambulans. Hal ini guna memberikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ... -
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 20 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi obyektif peran dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimana peran Dinas ... -
PENGISIAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA YNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Negara kesatuan yang merdeka sebelum indonesia merdeka.Daerah istimewa yogyakarta memiliki sistem Kesultaan untuk menciptakan suatu negara kesatuan yg bersifast monarki.Tetapi permasalahan ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK REKLAME MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak reklame. Rumusan masalah ... -
PENGAWASAN DPRD SLEMAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk menganalisa secara yuridis dalam perspektif Hukum Tata Negara terhadap pengawasan DPRD Sleman terhadap pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 Tahun 2012 tentang retribusi izin trayek. ... -
STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, SERTA STATUS PEMBUKTIANNYA MELALUI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam, akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan ... -
KEDUDUKAN INTELIJEN DALAM NEGARA DEMOKRASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam kondisi ini intelijen yang berupa organisasi ... -
IMPLEMENTASI KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982 MENUJU INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kedudukan Indonesia sebagai negara maritim merupakan sebuah fakta yang dapat dibuktikan dalam sejarah peradaban Nusantara beberapa abad yang lalu. Namun tekanan dari penjajah dan hilangnya jati diri bangsa ini telah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN DALAM OLAHAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA PADA LABEL KEMASAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pada saat ini masyarakat banyak yang memilih mengkonsumsi makanan ringan dan instan,yang penyajiannya tidak rumit dan bahkan bisa langsung dikonsumsi salah satunya dalam produksi industry rumah tangga yaitu roti. Namun ... -
PERGESERAN KUASA PERTAMBANGAN KE PERIZINAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul Pergeseran Kuasa Pertambangan ke Perizinan (Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGURUS KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM PANDAWA MANDIRI GRUP)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Maraknya berbagai macam bentuk penawaran yang berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Salah satunya ialah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Grup, di mana struktur didalamnya terdapat ... -
SENGKETA YURISDIKSI PENGADILAN NIAGA DAN LEMBAGA ARBITRASE
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan klausul arbitrase dan kewenangan pengadilan niaga untuk memutus perkara Kepailitan yang terdapat klausul arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ... -
PROBLEMATIKA PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DITINJAU DARI TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan sebuah terobosan terbaru dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi negara Indonesia. Dibentuk berdasarkan konsep NAWACITA presiden Jokowi dodo, tujuan utama dari pembentukan BUM ...