PROBLEMATIK PELAKSANAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEROMBAKAN KABINET INDONESIA BERSATU II
Abstract
Mencermati hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, masih
menunjukkan dominasi menteri dari kalangan politisi. Kabinet koalisi yang hadir
justru melemahkan presiden dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai
kepala negara dan pemerintahan. Kompleksitas perombakan kabinet terkait
penggunaan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri. Untuk itu,
penelitian ini membahas bagaimana kompleksitas persoalan tersebut dan berupaya
menemukan formula yang dapat menghadirkan kabinet yang ideal ke depannya.
Dengan berusaha menjawab tiga identifikasi masalah: pertama, bagaimana
tinjauan yuridis ketatanegaraan hak prerogatif presiden dalam sistem
pemerintahan presidensial? kedua, bagaimana implementasi hak prerogatif
presiden dalam perombakan KIB II? dan ketiga, bagaimana sistem pembentukan
kabinet yang ideal untuk Indonesia? Melalui pendekatan yuridis politis dengan
spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini berusaha
menyajikan analisis terhadap identifikasi masalah berdasarkan data primer
maupun sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier kemudian
dianalisis secara kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan:
pertama, hak prerogatif diartikan sebagai hak istimewa presiden yang diatur
dalam perundang-undangan yang pelaksanaannya tanpa melibatkan persetujuan
lembaga negara lain. Dalam sistem presidensial, hak prerogatif presiden idealnya
tanpa ada intervensi lembaga negara lain, serta adanya fungsi pengawasan. Kedua,
praktik perombakan KIB II masih mengedepankan kepentingan parpol, sehingga
kabinet terbentuk dalam wadah kabinet koalisi. Hal ini dikarenakan hak prerogatif
tersebut terintervensi oleh parpol. Ketiga, pembentukan kabinet yang ideal perlu
adanya perbaikan perundang-undangan yang mengatur pembentukan kabinet dan
sistem kepartaian Indonesia. Penyempurnaan UU Kementerian Negara,
pengaturan Lembaga Kepresidenan, mekanisme seleksi menteri dan fungsi kontrol
kabinet. Demikian pula, penyederhanaan partai dan format koalisi yang ideal.
Collections
- Master of Law [1447]