Search
Now showing items 11-20 of 56
INTEGRITAS KEPALA DAERAH DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KERANGKA GOOD GOVERNANCE
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-20)
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU SAKAI (Studi tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)
(Universitas Islam Indonesia, 2011-12-20)
Disertasi ini bertujuan menjawab pertanyaan akademis tentang perlindungan
hak-hak tradisional masyarakat hukum Suku Sakai. Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitan hukum normatif, yakni; penelitian yang bertolak ...
PERADILAN AGAMA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERKEMBANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
(Universitas Islam Indonesia, 2011-09-19)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pola dan perurutan perkembangan
Icedudukan, Icelembagaan, dail Icompetensi Peradilan Agama (PA) dari UU No.7 Th 1989
sampai UU No. 50 Th 2009 dan implikasinya; (2) apakah ...
WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KONTRAK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014)
Di dalam sistem Civil Law, termasuk dalam sistem hukurn Indonesia, kontrak dan
perbuatan melawan hukurn diatur dalam satu generik perikatan. Peraturan dalam satu
generik perikatan menirnbulkan terjadinya turnpang tindih ...
CORPORATE RESCUE : KEY CONCEPT DALAM KEPAILITAN KORPORASI
(Universitas Islam Indonesia, 2014)
Permasalahan pokok yang diteliti dalam disertasi ini adalah pailitnya
perusahaan-perusahaan solvable dan yang viable (prospektif) di pengadilan
niaga.Seperti pailitnya PT. Modern Land Reality, PT. Asuransi Jiwa ...
KEBEBASAN BERAKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-06-19)
Hukum Islam memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang, yakni
kebebasan membuat akad (bernamaltidak bernama) dan kebebasan membuat
klausul sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, secara umum
hukum ...
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)
Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan
Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota
30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun ...
TINJAUAN YURIDIS NOTIFICATION (PEMBERITAHUAN) KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MERGER BANK DI INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2014-03-12)
Merger bank merupakan salah satu strategi pilihan bisnis dari pemegang
saha~n bank guna menghindari penambahan modal guna memenuhi persyaratan
minimum kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai
bank ...
PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT: STUDI MENGENAI PELAKSANAAN HAK ULAYAT DAN SUMBERDAYA ALAM SUKU BADUY
(Universitas Islam Indonesia, 2010)
Penelitian ini adalah tentang Hukum Adat Masyarakat Baduy, Hak Ulayat
dan Sumber Daya Alam Suku Baduy, serta Pola Penyelesaian Sengketa
antara mereka. Penelitian yarlg bersifat non-doktrinal dengan menggunakan
metode ...
PENGHAPUSAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL TINDAK PIDANA KARENA MERUPAKAN KASUS PERDATA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI)
(Universitas Islam Indonesia, 2010)
Disertasi ini merupakan penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung RI.
Permasalahan pertama mengenai mengapa suatu perbuatan dalam bidang hukum
perdata (kasus perdata) tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindak ...