Browsing by Subject "Kode Etik"
Now showing items 1-12 of 12
-
ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR: 33-PKE-DKPP/III/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
(Universitas Islam Indonesia, 2019-08-15)Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, memutus Pemberhentian Tetap Terhadap R. Moeh Nufrianto Aris Munandar karena ... -
EFEKTIVITAS MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM (STUDI KASUS KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM (MKH) NOMOR 04/MKH/XII/2012 DAN 03/MKH/VI/2013)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2014-01-11)Paham negara hukum berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, hukumlah ... -
EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN TAHUN 2014-2017
(Universitas Islam Indonesia, 2019-09-12)Studi ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya tahun 2014-2017 dan kendala serta upaya mengatasi kendala tersebut. Terjadi kasus korupsi dana bantuan ... -
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017-01-06)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di ... -
Implementasi Fungsi dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ... -
Implementasi Fungsi Dan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sleman Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat adanya lembaga perwakilan rakyat merupakan sebuah keharusan. Lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur yang paling penting. Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah ... -
Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat dalam Tinjauan Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Penelitian ini dilatarbelakangi karena pentingnya peran Advokat dalam mendampingi klien perkara korupsi. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Advokat dalam mendampingi kliennya menurut undang undang dan hukum ... -
Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim
(UII Yogyakarta, 2015-12)Tuntutan reformasi dibidang peradilan agar berjalan baik sehingga dibentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga yang independen dikeluhkan oleh masyarakat yang merasa tidak ditanggapi oleh lembaga pengawasan koode etik dna ... -
Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran ... -
PERAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PERIODE 2014-2019 (Studi Kasus Setya Novanto)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17)Penelitian yang berjudul “Peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) Periode 2014-2019” ini mengangkat suatu rumusan masalah, yakni bagaimana peran ... -
Peranan Badan Kehormatan Dalam menegakkan Kode Etik Anggota Dewan Dalam Kasus Korupsi Oknum Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2014-2019 Selaku Bendahara Persipa Pati
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Penelitan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peranan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik anggota dewan dalam kasus korupsi oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pati periode 2014-2019 dan faktor yang mendukung dan ... -
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (Studi Kasus Putusan MPW Nomor W29/T.Pem/Not 03/2010/MPW Notaris Provinsi Banten)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-12-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris atas pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta autentik, implikasi hukum pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris terhadap akta autentik, dan dasar ...