• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    EKSISTENSI BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DALAM MENJALANKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN TAHUN 2014-2017

    Thumbnail
    View/Open
    01 cover.jpg (252.8Kb)
    01 cover.pdf (195.8Kb)
    02 preliminari.pdf (310.0Kb)
    03 daftar isi.pdf (339.8Kb)
    04 abstract.pdf (192.0Kb)
    05.1 bab 1.pdf (472.7Kb)
    05.2 bab 2.pdf (515.5Kb)
    05.3 bab 3.pdf (365.9Kb)
    05.4 bab 4.pdf (453.7Kb)
    05.5 bab 5.pdf (308.8Kb)
    06 daftar pustaka.pdf (411.0Kb)
    07.1 lampiran 1.pdf (665.3Kb)
    14410185.pdf (5.926Mb)
    Date
    2019-09-12
    Author
    IRWAN RINALDI, 14410185
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Studi ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan tugasnya tahun 2014-2017 dan kendala serta upaya mengatasi kendala tersebut. Terjadi kasus korupsi dana bantuan sosial oleh DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2012, korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang penegakkannya dilakukan oleh Badan Kehormatan demi menjaga kehormatan, citra, kredibilitas, dan martabat DPRD. Studi ini dilakukan dengan metode empiris yakni dengan mencari data-data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan subyek penelitian yakni Thamrin Mali sebagai ketua Badan Kehormatan Kabupaten Bengkalis serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan dengan studi ini. Dari studi tersebut peneliti berharap kedepannya Badan Kehormatan lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan sehingga peran badan kehormatan menjadi lebih eksis dan ketentuan yang mensyaratkan adanya pengaduan sebelum Badan Kehornatan melakukan tugasnya sebaiknya ditinjau kembali.
    URI
    http://hdl.handle.net/123456789/16064
    Collections
    • Law [3440]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV