Search
Now showing items 31-40 of 449
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI LOKASI PRAKTIK PROSTITUSI GANG JALAK, CINDEREJO, GILINGAN, BANJARSARI, SURAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-04-10)
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDY KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH)
(Universitas Islam Indonesia, 2015)
Politik Hukum Pengelolaan Zakat di Indonesia dibentuk dalam rangka
pelaksanaan Pancasila dan untuk mewujudkan salah satu tujuan nasuional Negara
Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, serta amanah dari Pasal32 ...
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24lPUVI/ 2008 TERHADAP QUOTA 30% KETERWAKlLAN PEREMPUAN DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF PROVINSI RIAU PERIODE 2009-2014
(Universitas Islam Indonesia, 2015)
Tujuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis implikasi keputusan
Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan Affirmative Action pemenuhan kuota
30% ketenvakilan perempuan di Parlemen menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN DINYATAKAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-13)
PANDANGAN LPSK MENGENAI PERLINDUNGAN BAGI SAKSI BERDASARKAN PERANNYA SEBAGAI WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-08-07)
Perlindungan bagi saksi yang berperan sebagai Whistleblower dan Justice
Collaborator dalam praktik peradilan pidana indonesia merupakan praktik baru.
Praktik tersebut dilandasi dengan adanya pembaharuan dalam sistem ...
KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN GUGATAN DERIVATIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-01-29)
Kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas tidak seimbang karena adanya prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan Majority Rule yang ...
PENGAWASAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI PEMUKIMAN DI KABUPATEN SLEMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 19 TAHUN 2001
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-09-26)
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN
(Universitas Islam Indonesia, 2015-01-29)
Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidaklah selalu lancar.
Seringkali terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan diantara kedua pihak
tersebut. Pelaku usaha atau penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin ...
ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(Universitas Islam Indonesia, 2015-09-12)
PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI
(Universitas Islam Indonesia, 2015-11-14)
Penelitian dengan judul “PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN
BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran LBH dalam akses
keadilan bagi masyarakat di era Orde ...