Pengaturan Otonomi Daerah Pasca Reformasi (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif Perlindungan hukum terhadap
pembeli rumah di kabupaten sleman, yaitu di perumahan Merapi Regency. Rumusan
masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana perlindungan hukum para pihak penjual dan
pembeli perumahan Merapi Regency di Kabupaten Sleman?; Bagaimana Penyelesaian
hukum jika salah satu pihak tidak melakukan kewajiban?. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, artinya selain menekankan pada
hukum dalam peraturan juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam
masyarakat. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka maupun
wawancara terhadap sebuah lembaga peradilan umum yang menyelesaikan sengketa
antara pembeli rumah dengan pelaku usaha dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif - kualitatif yaitu dengan cara
menganalisis masalah yang ada dengan teori-teori hukum kemudian dijadikan dalam
bentuk kalimat. Hasil studi ini menitikberatkan mengenai kasus gugatan wanprestasi
sebuah badan hukum yaitu PT. Sarwo Indah yang bergerak di bidang pengembangan
perumahan (selaku tergugat) melawan beberapa pembeli (selaku penggugat) yang
dirugikan karena kelalaian pelaku usaha yang berdomisili di Kabupaten Sleman,
Yogyakarta. Adanya bentuk wanprestasi ini di karenakan pemenuhan hak-hak pembeli
tidak dipenuhi yaitu berupa tidak diserahkannya sertifikat tanah dan bangunan. Bentuk
perlindungan hukum bagi pembeli rumah ini dapat disimpulkan secara normatif diatur
dalam Pasal 7 yang menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha dan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bentuk
perlindungan hukum bagi pembeli tidak terbatas pada undang-undang semata
melainkan termuat dalam Surat Perjanjian Pembelian Rumah dan Tanah dari PT.
Sarwo Indah yang disepakati oleh kedua belah pihak dan Putusan Pengadilan Negeri
Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian dalam hal wanprestasi yang
dilakukan oleh pihak pengembang perumahan, atas tindakannya ini, pihak pembeli
merasa dirugikan, sehingga pihak pembeli mengajukan gugatan perdata dan selesaikan
melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Sleman.
Collections
- Law [2314]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
YUKALYPTA RIDWAN, 11410095 (Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ...