Search
Now showing items 61-70 of 1058
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUUVII/ 2009 TENTANG PENGUJIAN ATAS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011-05-05)
Suatu undang-undang tidak sah dengan dua macam alasan, yaitu alasan formil dan
alasan materiil. Dengan alasan formil suatu undang-undang tidak sah, apabila cara
pembentukannya bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam ...
PENERAPAN VALIDASI DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI OLEH DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DI KABUPATEN KLATEN
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-10-23)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan validasi dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan pada transaksi jual beli oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Klaten.Validasi ...
AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ATAU NOMINEE
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-06-09)
Tesis ini merupakan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang dilakukan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2010-02-05)
TINDAKAN TEMBAK MATI TERHADAP TERDUGA TERORIS OLEH DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-11-10)
Berpegang pada aturan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum,
yang mana berarti segala aktifitas negara harus berdasarkan pada hukum. Ketika
masyarakat melanggar hukum, maka negara dapat mengambil tindakan untuk
menegakkan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA (KELAINAN ORIENTASI SEKSUAL ) MENNURUT HUKUM POSITIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-04-30)
Pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan secara umum, atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan ...
AKAD AT-TABA’I (ACCESOIR) PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2017-09-28)
Penelitian ini berjudul Akad At-Taba‟i (Accesoir) Pemberian Hak Tanggungan
Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah. Terdapat 2 (dua) macam jenis Bank di
Indonesia yang diatur dalam 2 (dua) sistem perbankan yaitu Bank ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PADA PASAR MODAL DALAM HAL EMITEN DINYATAKAN PAILIT
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-03-13)
GAGASAN SISTEM PERWAKILAN INDONESIA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASCA REFORMASI 1998 (STUDI TERHADAP PENGUATAN D P D)
(Universitas Islam Indonesia, 2012-09-07)
Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas yang begitu
jauh antara DPD dan DPR, disparitas ini bisa dilihat pada terbatasnya kewenangan
yang dimiliki oleh DPD (Pasal 22D UUD 1945) sebagai wakil daerah ...
URGENSI REGULASI BAITUL MAAL WAT TAMWIL BAGI OPTIMALISASI QARDHUL HASAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(Universitas Islam Indonesia, 2016-01-29)
Pertumbuhan dan perkembangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang begitu pesat menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ...