Search
Now showing items 1-10 of 101
Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN
(2018-02-24)
Dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara umum sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dengan mendasarkan segala tindakan pemerintahan (bestuurs handelingen) harus memiliki ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-26)
Penelitian ini berjudul” Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir”. Notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki hak untuk cuti, ketika akan cuti wajib menunjuk ...
POLITIK HUKUM PIDANA DELIK AGAMA (TINJAUAN TERHADAP PASAL 156A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)
Pasal 156a KUHP berasal dari Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Pasal 4 yang menegaskan diadakannya pasal baru dalam KUHP yaitu Pasal 156a. Alasan aturan tentang penodaan ...
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)
Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-07)
Akta Notaris dalam praktik di temukan sering kali di permasalahkan oleh para pihak maka Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr. ...
KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KONSEP MEDIASI PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-26)
Agenda dalam pembangunan hukum di era kekinian ini, kiranya dapat ditujukan dalam aspek pembaharuan hukum pidana Nasional kedepan. Kajian historis-politis bagaimana hukum pidana muncul di Indonesia yang tidak terlepas dari ...
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DITINJAU DARI HUKUM PROGRESIF
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-07)
Perlindungan dalam konstitusi Indonesia telah di masukkan sebagai bagian dari Hak asasi manusia yang tertulis dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan ...
IMUNITAS ASET NEGARA DALAM PERJANJIAN ANTARA BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) DENGAN PIHAK ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-27)
Negara sebagai subjek hukum internasional memiliki imunitas, yaitu imunitas yurisdiksional dan imunitas eksekusi. BUMN merupakan perusahaan milik negara, ketika melakukan hubungan bisnis dengan pihak asing maka ...
ANALISIS MASUKNYA ALIRAN KEPERCAYAAN DI KOLOM AGAMA DALAM KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK; (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-07)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu ...
PENYELESAIAN DIVERSI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PECANDU DITINGKAT KEJAKSAAN
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-27)
Hukum lahir dan di bentuk oleh masyarakat untuk membatasi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat atau dengan kata lain hukum sebagai control terhadap perilaku manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat terkait hal-hal ...