Browsing Master of Law by Subject "Kebijakan Hukum Pidana"
Now showing items 1-11 of 11
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Universitas Islam Indonesia, 2013-05-31)Pentingnya penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pada Pecandu dan Penyalahguna Narkotika” ini didasarkan pada banyaknya permasalahan dalam pasal 112 ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA ANTARA PATRIOT FARM BROILER DAN PETERNAK AYAM DI KABUPATEN SLEMAN
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam ... -
IMPLEMENTASI REGULASI ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-31)Aborsi atau lazim disebut dengan pengguguran kandungan masuk ke dalam peradaban manusia disebabkan karena wanita tidak menghendaki kehamilan yang dialaminya. Aborsi merupakan fenomena yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI GRATIFIKASI MELALUI SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK
(Universitas Islam Indonesia, 2014-12-06)Dalam upaya pemberantasan korupsi , penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia sementara pemberantasannya masih sangat ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PORNOGRAFI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
(Universitas Islam Indonesia, 2014-11)Pornografi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat terutama setelah masa reformasi, kemajuan tekhnologi Informasi memiliki andil yang cukup besar dalam perkmbangan pornografi. Kantor berita Associated Press ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah sulit terkontrol dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-22)Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah sulit terkontrol dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA TNI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
(Universitas Islam Indonesia, 2019-05-23)Indonesia merupakan salah satu negara yang gencar memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika yang telah sulit terkontrol dan telah menerobos berbagai lapisan masyarakat. Di institusi TNI, tidak jarang ditemui oknum ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG SUBYEK HUKUM KORPORASI DI BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-12)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana tentang subyek hukum korporasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah kebijakan formulasi hukurn pidana ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU DELIK AGAMA (Studi Tentang Presepsi Tokoh-Tokoh Umat Beragama mengenai Perlindungan Terhadap Agama)
(Universitas Islam Indonesia, 2009-12-23)Penyimpangan dan penodaan agama yang di Indonesia menimbulkan keresahan dalam kehidupan didalam masyarakat Indonesia, dan akhirnya penyimpangan, penodaan agama dijadikan delik didalam KUHP dan disebut delik agama. Didalam ... -
TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENEGAKAN HUKUMNYA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2015-07-11)Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Dalam Hukum Persaingan Usaha dan Penegakan Hukumnya”. Tindak pidana di bidang hukum persaingan usaha ini dapat disebut juga sebagai administrative penal law, karena hal ini dapat ...