Browsing Master of Law by Author "Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum"
Now showing items 1-6 of 6
-
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
Fadhilah Lestari, 16912015 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-06)Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) mengajukan judicial review terhadap Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 huruf a dan c yang dianggap inkonstitusional dan kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor ... -
IMPLIKASI PERUBAHAN SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA REFORMASI
MELISA FITRIA DINI, 12912093 S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2019-12-20)Adapun permasalahan dalam penelitian ini, pertama, apakah implikasi perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terhadap pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden? Kedua, apakah implikasi ... -
IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA PENCALONAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS PADA PILKADA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
Nur Kholiq, 16921023 (Universitas Islam Indonesia, 2018-02-22)Pada tahun 2010, Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pesta demokrasi tersebut mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan ... -
Kedudukan Lembaga Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Analisis Kewenangan Penuntutan dalam Perspektif Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan)
Widha Sinulingga (Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh lembaga Kejaksaan RI dalam perspektif negara hukum dan pembagian kekuasaan; termasuk pula untuk mengetahui konsep ideal lembaga Kejaksaan RI ... -
Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Penyimpanan Protokolnotaris yang Telah Berumur 25 Tahun
18921008 Dian Ayu Yuhana (Universitas Islam Indonesia, 2020)Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan ProtokolNotaris yang telah berumur 25 tahun serta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap ... -
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
AMBAR SUTADI, 12912083 S.H. (Universitas Islam Indonesia, 2018-09-28)Penelitian dan penulisan tesis ini dalam studi hukum pertanahan yang berkaitan dengan penyerahan kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan bidang ...