Browsing Law by Title
Now showing items 2066-2085 of 2428
-
The Regulation of Disclosure Principle in Equity Crowdfunding (Between Indonesia and United States of America)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Technological development greatly makes it easy for users to get benefit from it, including in financial technology (FinTech), which has also led to the innovation of Equity Crowdfunding (ECF). ECF is a new financing method ... -
The Reinforcement of International Legal Instruments on Arms Trade for the Prevention of Transnational Terrorism
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-11)The existence of relationship between illicit arms trade and terrorism is undeniably apparent in this modern and global era. Specifically, for terrorism that has a transnational nature, where the effects and contents of ... -
Rekontruksi Konsep Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Seiring meningkatnya popularitas prosedur restoratif, penting untuk merenungkan apa yang kita ketahui dan tidak ketahui tentang keadilan restoratif, untuk meningkatkan efektivitas praktik restoratif. Secara khusus, kita ... -
Relasi Islam dan Negara di Indonesia Era Reformasi Perspektif Fikih
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang sudah ada sejak zaman awal kemerdekaan Indonesia, di dalam perkembangannya politik Islam di Indonesia mengalamai berbagai pasang surut dari awal ... -
Relevant Market on Online Traffic Transportation
(Universitas Islam Indonesia, 2017-11-02)In sharing economy era, online traffic transportation such as Uber, Go-Car, GrabCar has disrupted taxi industries as an incumbent in conventional traffic transportation. Taxi industries has been accusing online traffic ... -
Remix Song According to Law Number 28 Of 2014 Concerning Copyright (Analysis of License Transfer and Royalty Calculation)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)The purpose of this research is to better understand how important legal protection is for creators of musical works and songs, including how to obtain their rights (Royalties) based on Law Number 28 of 2014 concerning ... -
RENCANA PEMBENTUKAN HOLDING BUMN PADA SEKTOR PERBANKAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-23)Skripsi ini membahas mengenai rencana pemerintah untuk membentuk Holding BUMN sektor perbankan. Pembentukan Holding BUMN sektor perbankan dapat memunculkan beberapa potensi hukum, salah satunya berpotensi bertentangan ... -
Resiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Studi ini bertujuan untuk mengetahui resiko dan akibat hukumnya dalam Perjanjian Sewa-menyewa mobil. Penggunaan rental mobil ini sebagai media dalam melakukan perjalanan sebagai alternatif transportation. Dalam perkembangannya ... -
Responsibility of the Wife as Breadwinner in Indonesian Law (Case Study of the Wife in Imbanagara Village Ciamis Regency)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Law Number 1 of 1974 about marriage explained in Article 31 paragraph (1) that, the rights and position of the wife are balanced with the rights and position of the husband in domestic life and association of living ... -
Restorative Justice For Gross Violation of Human Rights in Indonesia: Opportunities and Challenges
(Universitas Islam Indonesia, 2024)The feasibility of implementing restorative justice to address historical gross human rights violations in Indonesia is the point of this research, drawing upon the experiences of Truth and Reconciliation Commissions ... -
Rkonseptualisasi Kewnangan MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Reformasi
(Universitas Islam Indonesia, 2019-12-13)Sebelum perubahan UUD 1945 MPR merupakan lembaga negara yang melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena itu memegang kekuasaan negara tertinggi. Sebagai badan yang melakukan kedaulatan rakyat, MPR memegang kekuasaan ... -
THE ROLE OF WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION TOWARD THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF HIGHLY MIGRATORY FISH IN INDONESIA
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)In order to answer the problem of Global Fiheries Crisis, International Community start to establish Regional Fisheries Management Organizations, one of the Organization is Western and Central Pacific Fisheries Commission. ... -
THE ROLES OF ISLAMIC BANKING IN THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19)By the existence of globalization, the corporate crime which is a kind of white-collar crime develops fast and in alarming pace, because not only it includes certain location, it’s also able to transfer to other locations ... -
SANKSI PIDANA PENJARA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR: 949/Pid.sus/2015/ PN.Bjm)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-19) -
Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pengguna Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan
(Universitas Islam Indonesia, 2012) -
Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-31)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui batasan mengenai keungan Negara dan tanggung jawab direksi dalam mengelola BUMN dalam hal ini perseroan terbatas. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana berlakunya hukum ... -
Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak ditinjau dari Aspek Yuridis dan Hak Asasi Manusia
(Universitas Islam Indonesia, 2016-10-29)Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari aspek yuridis dan hak asasi manusia; untuk mengetahui sanksi pidana tambahan kebiri ... -
Self-Determination Right Papua Pasca Otonomi Khusus Dalam Perspektif Hukum Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017-04-19)Papua sudah menjadi bagian dari NKRI sejak tahun 1963, sesudah New York Agreement 1962. Sebuah kesepakatan antara Indonesia dengan PBB saat itu mengenai status wilayah Papua Barat. Semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia, ... -
Self-determination Right Papua Pasca Otonomi Khusus dalam Perspektif Hukum Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-31)Papua sudah menjadi bagian dari NKRI sejak tahun 1963, sesudah New York Agreement 1962. Sebuah kesepakatan antara Indonesia dengan PBB saat itu mengenai status wilayah Papua Barat. Semenjak proklamasi kemerdekaan Indonesia, ... -
SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-11)Indonesia memiliki berbagai budaya yang terdapat disetiap belahan wilayahnya, salah satunya adalah budaya dalam menurunkan warisan, di adat Minangkabau warisan yang diturunkan menggunakan sitem matrilinial yaitu menarik ...