Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui batasan mengenai keungan Negara dan tanggung jawab direksi dalam mengelola BUMN dalam hal ini perseroan terbatas. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana berlakunya hukum pidana terhadap kelembagaan BUMN? Bagaimana tanggung jawab direksi terhadap pengelolaan permodalan BUMN? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari objek penelitian. Hasil studi ini menunjukan bahwa batasan mengenai keuangan Negara yang disertakan dalam modal BUMN masih belum terdapat kepastian dan ukuran direksi beritikad baik tidak diatur secara rinci dalam Undang_undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, artinya Undang-undang Perseroan Terbatas belum jelas memberikan pengaturan terhadap tanggung jawab direksi dan juga mengenai batasan tindakan yang dilakukan direksi belum diatur secara terperinci. Oleh sebab itu penulis akan batasan mengenai keuangan Negara yang dijadikan modal BUMN dan memaparkan tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta kriteria dan batasan tindakan direksi dalam mengelola perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dilakukan suatu perubahan atau penyempurnaan yang berkenaan dengan ketentuan keuangan Negara dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas direksi sehingga direksi lebih berani bertindak dalam mengambil keputusan bisnis untuk menjalankan perseroan.