Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 2781-2800 of 3500
-
Implikasi Terpidana Hukuman Percobaan Dapat Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Daerah
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan KPU RI memutuskan bahwa terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri dalam pilkada Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Diperbolehkannya ... -
Mekanisme Pertimbangan Hukum terhadap Denda Keterlambatan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Pajak ... -
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati di Desa Kunduran Kabupaten Blora
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Dalam kehidupan sehari-hari kontrak atau perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita dalam hal jual-beli. Sedangkan dalam prakteknya tidak setiap kontrak dibuat secara tertulis dan didasarkan itikad baik dalam ... -
Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pelaksanaan Angkutan Barang Kiriman Melalui Darat di Dakota Cargo Kudus
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG KIRIMAN MELALUI DARAT DI DAKOTA CARGO KUDUL. Secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengusaha pengangkutan jika ... -
Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penelitian yang berjudul “Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf” ini mengangkat dua rumusan masalah, yakni: Apakah permasalahan yang ditimbulkan terkait hak cipta sebagai objek wakaf? Kemudian Bagaimana peran notaris dalam ... -
Kewajiban Cuti Bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian dengan judul “Kewajiban Cuti bagi Petahana yang Mengikuti Pilkada Serentak 2017” ini berisi 2 (dua) buah rumusan masalah berupa: Bagaimanakah dasar filosofis pengaturan cuti bagi petahana yang mengikuti Pilkada ... -
Pengaturan dan Penerapan Prinisip Non-Refoulement di Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Para Pengungsi ataupun Pencari Suaka yang mencari perlindungan di negara lain sering kali mendapatkan kesulitan dalam mencari perlindngan tersebut. Dimana terkadang ada negara yang menolak, menutup perbatasan ataupun ... -
Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Orkes Dangdut di Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini berjudul TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP ORKES DANDGUT DI YOGYAKARTA. Adanya penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyak bermunculan orkes-orkes dangdut, dimana jenis ... -
Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal yang Dapat Dikualifikasikan sebagai Perdagangan Orang
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan ... -
Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2015 di Kabupaten Sleman
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Menurut pendapat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Pilkada serentak yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti 3 kabupaten yaitu: Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul itu akan sangat “panas” dan rawan pelanggaran, ... -
Kedudukan dan Kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dalam Pengurusan Pajak
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah, maka Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ... -
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman Sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Kabupaten Sleman memiliki Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selaras dan ... -
Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan di Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, khususnya terkait dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Judul dari penelitian ini adalah ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan ini mempunyai latar belakang bahwa adanya kenaikan jumlah persentase dalam jumlah dukungan bagi calon perseorangan dirasa memberatkan dan telah melanggar hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ... -
Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dari Tindakan Vandalismedi Kota Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini dilakukan terhadap penegakan Peraturan Daerah No 18 tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Dari Tindakan Vandalisme di Kota Yogyakarta. Di mana masih banyak ditemukan aksi vandalisme di sarana prasarana ... -
Legal Analysis of the Trademark Registration Gayo Coffee Mountain as a Geographical Indication Products in Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-23)The objectives of this research are to analyze how TRIPs Agreement regulates on the legal protection of Geographical Indications, to analyze the regulations regarding the legal protection of Geographical Indications in ... -
Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Upah Minimum di Jawa Timur Terhadap Guru Tidak Tetap di Kabupaten Madiun
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Republik Indonesia, konstitusi merupakan pegangan dalam bernegara dan berbangsa dalam segala aspek ketatanegaraan. Salah satu yang dijamin di dalam konstitusi ialah adanya ... -
Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Pemeriksaan Tambahan Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-08)Studi Kasus Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem dalam pemeriksaan tambahan perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam kasus ini gugatan perceraian pembanding ... -
Penegakan Hukum terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Penelitian ini berjudul penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan ... -
DISPARITAS PIDANA TERHADAP DELIK PERSONAL
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-09)Penelitian yang berjudul “Disparitas Pidana terhadap Delik Personal” ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu Apakah telah terjadi disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap delik personal? Apakah motif kejahatan ...