Browsing Faculty of Law by Author "Jamaludin Ghafur, S.H., M.H."
Now showing items 1-6 of 6
-
ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR: 33-PKE-DKPP/III/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
NASRUL HUDA, 15410382 (Universitas Islam Indonesia, 2019-08-15)Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, memutus Pemberhentian Tetap Terhadap R. Moeh Nufrianto Aris Munandar karena ... -
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS KPU KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
INDRA SATRIA MAULANA, 14410529 (Universitas Islam Indonesia, 2019-12-10)Penelitian berjudul Implementasi Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten Sleman Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berawal dari observasi peneliti pada kewajiban KPU dalam ... -
Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Studi Kasus Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di DIY
14410671 JECINDA RIZQIYAH (Universitas Islam Indonesia, 2020)Demokrasi dianggap sebagai sistem kepemerintahan yang ideal , sistem demkorasi selalu melibatkan rakyat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum suatu negara. baik berpatisipasi secara langsung maupun tidak ... -
PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH (STUDI TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH 2018-2023)
DHIMAS SATRIO HUTOMO, 14410007 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah PRovinai dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar ... -
Perihal Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa (Studi Atas Gagasan Pembentukan Perppu KPK)
16410233 Nadia Ainun Salsabila (Universitas Islam Indonesia, 2020)Permasalahan mengenai penerbitan Perppu oleh Presiden sedang menuai banyak pro dan kontra, masalah tersebut tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) yang ... -
TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012
DANDI DINASTI, 14410643 (Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Pembubaran Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012 yang digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ...