Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 810-829 of 2357
-
Legalitas Putusan Permanent Court of Arbitration pada Sengketa Laut China Selatan antara Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02)Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini meliputi dua hal: pertama, bagaimana legalitas Permanent Court of Arbitration dalam sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok (studi mengenai legalitas putusan ... -
THE LEGALITY OF CRYPTOCURRENCY TRADE IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF ISLAMIC BANKING LAW
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-16)Money is a part of human life that has an important role for human survival wherever he is. However, the creation of Cryptocurrencies makes the world stir up with the concept of digital money. For muslim users, Cryptocurrency ... -
THE LEGALITY OF QATAR’S TRADE EMBARGO CONDUCTED BY ARAB COUNTRIES BASED ON WORLD TRADE ORGANIZATION RULES
(Universitas Islam Indonesia, 2018-06-04)Embargo is one of the forms of economic sanction in international communities. The current issue on embargo since 2017 was the embargo conducted by some of Arab countries over Qatar. The dispute raised related to the ... -
The Legality of Unilateral Sanctions by The United States and European Union Countries Against Russia for Its Invasion to Ukraine in 2022
(Universitas Islam Indonesia, 2023)The imposition of international sanctions is a method that is often used by countries in the world to resolve a dispute peacefully. The provision of international sanctions is called unilateral sanctions, where the ... -
LEX SPORTIVA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM SEPAKBOLA INDONESIA
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2018-04-12)Lex Sportiva merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepakbola ... -
Liability of Board of Directors (BOD) Toward Potable Water Quality Requirements in Regional-Owned Enterprises (BUMD) (a Case Study of PD. XYZ from 2018 to 2019)
(Universitas Islam Indonesia, 2020)In carrying out its business activities, Regional-owned enterprise (BUMD) has several objectives. One of which is meeting the needs of many people. In this research, PD. XYZ, as the object of the research, gained a lot ... -
THE LIMITATION OF THE BREACH OF CONTRACT AND TORT IN ONE LAWSUIT
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-17) -
Masalah Kebijakan Dekriminalisasi Tindak Pidana Prostitusi di Lokalisasi Dolly Kodya Surabaya
(Universitas Islam Indonesia, 2007) -
MASALAH-MASALAH HUKUM YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi pada PT. JNE Cabang Yogyakarta)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-04-10)PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Yogyakarta merupakan perusahaan penyedia jasa pengangkutan/pengiriman barang menyelenggarakan usahanya dengan cara memberikan layanan pengiriman barang ke tempat tujuan dengan ... -
Materi Stand Up Comedy Sebagai Objek Perlindungan Hak Cipta di Indonesia
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini membahas mengenai Materi stand-up comedy sebagai objek perlindungan hak cipta di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode pendekataan yang digunakan adalah pendekatan ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2017-03-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, serta untuk mengetahui mengapa pembatalan ... -
Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY
(Universitas Islam Indonesia, 2016)RM. Suryo Radietama. 06410083. Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur ... -
Mekanisme Pemilihan Ketua Dpr Sebelum Dan Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengangkatan Kembali Ketua Dpr Yang Telah Mengundurkan Diri)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Problematika kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dipelajari. Hal ini terjadi karena adanya dinamika mulai dari permasalahan dalam bentuk pemerintahan, sampai dengan masalah kepemimpinan di dalamnya. Untuk ... -
Mekanisme Pemilihan Ketua Dpr Sebelum dan Sesudah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengangkatan Kembali Ketua DPR Yang Telah Mengundurkan Diri)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Problematika kenegaraan merupakan suatu hal yang sangat unik untuk dipelajari. Hal ini terjadi karena adanya dinamika mulai dari permasalahan dalam bentuk pemerintahan, sampai dengan masalah kepemimpinan di dalamnya. ... -
MEKANISME PENENTUAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PRESTASI YANG MULTITAFSIR (Studi Kasus Jual-Beli Part Modifikasi Sepeda Motor Melalui Internet)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian jual-beli part modifikasi melalui media internet yang tidak menimbulkan prestasi yang multitafsir dan mekanisme penentuan pihak yang bertanggung jawab ... -
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-24)Karya tulis ini berjudul Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalah ... -
Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Karya tulis ini berjudul Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi ini bertujuan untuk mengetahui Proses pelaksanaan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan Masalah yang ... -
Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)
(Universitas Islam Indonesia, 2023)Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diajukan oleh masing-masing lembaga yakni 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung. ...