Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 2026-2045 of 2504
-
Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus pada Pasal 108 Undang- Undang Nomor 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus pada pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (1) Apa alasan ... -
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PRAPERADILAN TENTANG SAHNYA PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEADAAN TERTANGKAP TANGAN TERHADAP EDDY RUMPOKO
(Universitas Islam Indonesia, 2018-10-15)Penelitian studi kasus hukum ini berjudul pertimbangan hukum hakim praperadilan tentang sahnya penangkapan oleh komisi pemberantasan korupsi dalam keadaan tertangkap tangan terhadap eddy rumpoko berdasarkan putusan Pengadilan ... -
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
(Universitas Islam Indonesia, 2016) -
Pertimbangan Pengaturan Pidana Mati Dan Implikasinya Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp
(Universitas Islam Indonesia, 2024)Penelitian ini mengkaji tentang Implikasi Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Yang Tidak Berkelakuan Baik Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai dasar ... -
Philosophical and Comparative Studies Between the Concept of Criminal Attempt in Indonesian Penal Code and South Korean Penal Code
(Universitas Islam Indonesia, 2020)The purpose of this research is to analyse the comparison of concept of criminal attempt in Indonesian Penal Code, Draft of Indonesian Penal Code, and Indonesian Corruption Law with such concept in South Korean Penal ... -
Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam
(Universitas Islam Indonesia, 2012)Undang-undang perkawinan telah mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk menikah lebih dari seorang (poligami), maka dalam hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah ... -
Politik Dinasti dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-05-18)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang politik dinasti dalam pemerintahan daerah di Indonesia terutama pasca keluarnya putusan MK Nomor 33/PUU- XIII/2015 yang sangat berkaitan dengan praktik politik dinasti di ... -
Politik Hukum dan Dampak Perubahan UU 19 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pembentukan undang-undang tersebut yang ... -
Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2020-01-08)Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota. Yang mana dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala ... -
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
(Universitas Islam Indonesia, 2019-07-20)Penelitian ini bertujuan untuk memahami Proses Pembentukan dan Politik Hukum suatu Perda dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, ... -
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN PRODUK/KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
(Universitas Islam Indonesia, 2020)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kota Balikpapan Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai. Rumusan masalah yang diajukan yaitu ... -
POLITIK HUKUM PENATAAN PILKADA DALAM UNDANG UNGANG NOMOR 1 TAHUN 2015
(Universitas Islam Indonesia, 2018-08-14)Studi ini bertujuan untuk mengetahui Politik Hukum penataan Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang tatacara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana tarik menarik ... -
POLITIK HUKUM PENDANAAN PARTAI POLITIK OLEH NEGARA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERKUALITAS (Studi dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008. Dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik)
(Universitas Islam Indonesia, 2018-02-26)Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2008, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai ... -
POLITIK HUKUM PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN DAN LAHIRNYA PASAL 29 UNDANG UNDANG DASAR 1945
(Universitas Islam Indonesia, 2019-10-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum yang mendasari lahirnya Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan mengkaji hubungan antara negara, agama dan aliran kepercayaan sebelum dan setelah Putusan MK Nomor ... -
POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN PERWAKILAN DESA (Studi Perbandingan antara BPD Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 6 Tahun 2014)
(Universitas Islam Indonesia, 2019-02-21)Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti halnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa juga ... -
Politik Hukum Pengaturan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(UII Yogyakarta, 2016-02-02)Skripsi dengan judul “POLITIK HUKUM PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”. Secara umum bertujuan untuk mengetahui apayang melatar belakangi pengaturan pendirian BUMDes ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)Penulisan ini mempunyai latar belakang bahwa adanya kenaikan jumlah persentase dalam jumlah dukungan bagi calon perseorangan dirasa memberatkan dan telah melanggar hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikut Sertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. variabel independen yang digunakan yaitu profesionalisme ... -
Politik Hukum Pengaturan Jumlah Persentase Dukungan Calon Perseorangan Dalam Keikutsertaan Pemilihan Kepala Daerah ( Studi Perbandingan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah)
(Universitas Islam Indonesia, 2017-02-17)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. variabel independen yang digunakan yaitu profesionalisme, ...