Show simple item record

dc.contributor.authorHidayat, Aulia Rifqi
dc.date.accessioned2017-01-23T04:08:21Z
dc.date.available2017-01-23T04:08:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2071
dc.description.abstractSalah satu cara yang paling efektif bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi pengaturan dan penataan pemerintahan adalah dengan membentuk sistem otonomi bagi daerah-daerah agar lebih efisien dan mandiri dalam mengatur urusan rumah tangganya. Kesuksesan pelaksanaan otonomi dapat di lihat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih berinovasi dalam mencari sumber dana selain dari subsidi Pemerintah Pusat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam pencarian sumber dana tersebut karena selama ini sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara. Pengelolaan potensi alam yang ada di daerah-daerah tentu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi alam yang cukup baik karena lokasinya yang dikelilingi perbukitan disebelah utara dan dibatasi oleh laut di sebelah selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif-kualitatif yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis berdasarkan hukum dan disajikan secara deskriptif sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kulonprogo menurut Perda Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan khususnya bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di era otonomi, Dinas Pariwisata mempunyai beberapa peranan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas yakni aktivitas dalam perencanaan, aktivitas dalam pengorganisasian pengembangan obyek wisata, aktivitas dalam pengorganisasian pengembangan obyek wisata dan aktivitas dalam pengawasan pengembangan pariwisata. Dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, tidak jarang dijumpai beberapa faktor yang sifatnya menghambat, antara lain keterbatasan waktu dan SDM yang dimiliki Dinas Pariwisata Kulonprogo yang mengakibatkan kurangnya promosi pariwisata, keterbatasan dana yang dimiliki membuat dinas pariwisata belum mampu untuk menyelenggarakan kegiatan promosi berupa pameran pariwisata secara mandiri dalam lingkup kabupaten, serta minimnya sarana prasarana di beberapa lokasi wisata. Sedangkan faktor yang mendukung berupa ketersediaan akses jalan yang sudah cukup memadai sehingga memudahkan pengunjung menuju ke tempat wisata, promosi yang dilakukan secara tidak sengaja oleh pengunjung, sikap ramah dari masyarakat sekitar lokasi wisata, serta kondisi alam Kabupaten Kulonprogo yang sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan pariwisata.en_US
dc.publisherUIIen_US
dc.relation.ispartofseriesTugas Akhir;
dc.subjectPengisian Jabatanen_US
dc.subjectPertanggung Jawabanen_US
dc.subjectKepala Daerahen_US
dc.titleStudi Komparatif Pengisian Jabatan dan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004en_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record