Studi Komparatif Pengisian Jabatan dan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Abstract
Salah satu cara yang paling efektif bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan koordinasi pengaturan dan penataan pemerintahan adalah dengan membentuk sistem otonomi bagi daerah-daerah agar lebih efisien dan mandiri dalam mengatur urusan rumah tangganya. Kesuksesan pelaksanaan otonomi dapat di lihat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih berinovasi dalam mencari sumber dana selain dari subsidi Pemerintah Pusat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan dalam pencarian sumber dana tersebut karena selama ini sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara. Pengelolaan potensi alam yang ada di daerah-daerah tentu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini dinas daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah. Kabupaten Kulonprogo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai potensi alam yang cukup baik karena lokasinya yang dikelilingi perbukitan disebelah utara dan dibatasi oleh laut di sebelah selatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif-kualitatif yaitu data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan disusun secara sistematis dan logis untuk kemudian dianalisis berdasarkan hukum dan disajikan secara deskriptif sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kulonprogo menurut Perda Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan khususnya bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di era otonomi, Dinas Pariwisata mempunyai beberapa peranan yang dituangkan dalam berbagai aktivitas yakni aktivitas dalam perencanaan, aktivitas dalam pengorganisasian pengembangan obyek wisata, aktivitas dalam pengorganisasian pengembangan obyek wisata dan aktivitas dalam pengawasan pengembangan pariwisata. Dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, tidak jarang dijumpai beberapa faktor yang sifatnya menghambat, antara lain keterbatasan waktu dan SDM yang dimiliki Dinas Pariwisata Kulonprogo yang mengakibatkan kurangnya promosi pariwisata, keterbatasan dana yang dimiliki membuat dinas pariwisata belum mampu untuk menyelenggarakan kegiatan promosi berupa pameran pariwisata secara mandiri dalam lingkup kabupaten, serta minimnya sarana prasarana di beberapa lokasi wisata. Sedangkan faktor yang mendukung berupa ketersediaan akses jalan yang sudah cukup memadai sehingga memudahkan pengunjung menuju ke tempat wisata, promosi yang dilakukan secara tidak sengaja oleh pengunjung, sikap ramah dari masyarakat sekitar lokasi wisata, serta kondisi alam Kabupaten Kulonprogo yang sangat berpotensi untuk dilakukan pengembangan pariwisata.
Collections
- Law [2308]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG
Khoulud beby bestiani, 14410219 (Universitas Islam Indonesia, 2018-04-19)UU No.17 tahun 2013 tentang Ormas dalam perkembanganya sudah tidak memadai lagi untuk menjawab persoalan hukum yang ada sehingga Pemerintah mengeluarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi UU ... -
KONFIGURASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES PERSETUJUAN PERATURAN PEMERITAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat)
YUKALYPTA RIDWAN, 11410095 (Universitas Islam Indonesia, 2018-09-06)Studi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konfigurasi partai politik yang terjadi dalam pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun ... -
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU/XIII/2015 MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG (DALAM STUDI PERSPEKTIF ETIKA DAN KEPASTIAN HUKUM)
GARNIS LEILA PUSPITA, 1410235 (Universitas Islam Indonesia, 2018-12-13)Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan judicial review terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Konstruksi hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan MK No 42/PUU/XIII/2015 dilihat ...