Search
Now showing items 1-10 of 11
Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-xi/2013
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Penelitian ini berjudul Pergeseran Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Serta Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013). Koperasi adalah badan ...
RELEVANSI KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-11-19)
Penelitian ini berjudul Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan
Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang ...
IMPLIKASI DAN TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)
Perdamaian merupakan salah satu opsi yang dimiliki dan sah dalam proses
penyelesaian sengketa di Indonesia, diatur dalam Pasal 130 HIR, perdamaian
dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui proses pengadilan dan di ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA (STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Skajo 345 / Pid. / 2012 / PT. Smg,jo MA 1014 K/Pid/2013)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-09-03)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam ...
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN NOMINEE AGREEMENT (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 82/PDT.G/2013/PN.DPS)
(Universitas Islam Indonesia, 2016-08-12)
Penelitian ini berjudul pembatalan perjanjian jual beli tanah dengan Nominee Agreement (studi kasus terhadap putusan nomor 82/PDT.G/2013/PN.DPS). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah ketidaksamaan antara idealita ...
KEMANDIRIAN DAN KERAHASIAAN DALAM MENJALANKAN JABATAN NOTARIS SEBAGAI ANGGOTA PERSEKUTUAN PERDATA
(Universitas Islam Indonesia, 2016-12-16)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif ...
“ASPEK HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA OTENTIK DI PENGADILAN” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2016-12-16)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi
pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan
peraturan ...
Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Pembuatan Akta Perubahan Yayasan Yang Menimbulkan Perkara Pidana
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam ...
“Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Di Pengadilan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 158/Pdt.G/2015/Pn.Smn)
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan peraturan perundang-undangan ...
Kemandirian Dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata
(Universitas Islam Indonesia, 2016)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemandirian dan kerahasiaan serta aspek positif dan negatif Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai anggota persekutuan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian normatif ...